Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo memberikan kabar terkini tentang sikap pemerintah terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
President, saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan dengan hati-hati terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
“BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati,” kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan teknologi tambang 5G di PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, Kamis (1/9).
“Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pembayaran tiga tambahan bantalan sosial untuk masyarakat sebagai subsidi BBM.
Instruksi tersebut dipastikan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh presiden dan diikuti sejumlah terkait di Kantor Presiden pada Senin.
Adapun total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk bantalan sosial tambahan ini sebesar Rp 24,17 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, pada Senin, (29/8), menjelaskan tentang tiga jenis bantalan sosial untuk masyarakat itu.
Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM ini diberikan kepada 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga.
BLT ini diberikan sebesar Rp 150.000 dikalikan empat kali sehingga secara total setiap penerima akan mendapat Rp 600.000.
BLT yang akan disalurkan lewat Pos Indonesia ini akan diaktifkan dalam dua jangka waktu masing-masing pembayaran sebesar Rp 300.000.
Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang saat ini memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.
Adapun besaran BSU yang untuk per orang sebesar Rp 600.000 dan satukan satu kali.
Ketiga, bantuan sosial dari pemerintah daerah yang akan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebesar Rp 2,17 triliun.
“Di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan bahkan nelayan, dan tambahan perlindungan sosial,” ujar Sri Mulyani.
Sehingga, total bantalan sosial yang tadinya ditetapkan oleh presiden adalah Rp 24,17 triliun. Menurutnya, kebijakan ini akan dieksekusi ini.
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan adanya penambahan dana larangan merupakan sinyal kenaikan subsidi BBM semakin dekat.
Tanda tersebut juga dengan adanya penggunaan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah.
“Dengan penambahan bansos Rp 24,1 triliun termasuk bansos untuk pekerja, berarti sinyal pemerintah naikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat semakin kuat,” kata Bhima kepada Kompas.com , Selasa (30/8).
Bhima menyebut jika pemerintah khawatir apabila subsidi BBM akan membuat daya beli masyarakat meningkat dan inflasi naik.
Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan kenaikan subsidi BBM pemerintah menambah dana untuk digunakan sebagai bansos.
“Ini sinyal yang tidak bisa ditutup,” kata Bima.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
