Jakarta, Aktual.com — Pembangunan infrastruktur secara serampangan dan tanpa kajian yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK akan membahayakan keuangan negara. Seperti misalnya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Jika proyek tersebut mengalami mangkrak atau terbengkalai akibat tidak melalui studi yang rinci, maka akan mengganggu belanja negara, terlebih proyek yang mangkrak menggunakan dana pinjaman, maka beban bunga utang akan semakin membesar.
“Hambatan waktu yang semakin molor bahkan penundaan proyek, maka utang tersebut semakin tidak produktif sehingga menjadi “berbahaya” bagi APBN dan rakyat Indonesia,” kata Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda kepada Aktual.com, Senin (29/2).
Lebih lanjut Candra melihat banyak Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi selama ini mengalami mangkrak.
“Ternyata banyak yang meleset perkiraan harga (masalah harga tanah, perijinan antar wilayah/koordinasi antar kabupaten), yang berdampak pembiayaan meningkat,” paparnya.
Untuk itu dia menyerukan agar masyarakat melakukan pengawasan tidak hanya pada sisi pendapatan pemerintah, namun tidak kalah penting, sisi belanja pemerintah perlu juga diawasi.
“Perlu diawasi belanja belanja yang overlapping antar Kementrian atau Lembaga. belanja yang jauh dari produktif perlu digeser,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
