Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo diingatkan tidak membuat kebijakan yang salah. Begitu juga dengan kebijakan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang baru saja diresmikan. Sebab dampak dari kebijakan yang diambil akan dirasakan rakyat Indonesia dalam jangka waktu yang sangat lama.
“Kalau kemudian katakanlah Pak Jokowi sampai 10 tahun, lalu akibat keputusan yang diambil bertentangan dengan konstitusi, dampaknya itu akan ditanggung rakyat seluruhnya,” tegas Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).
Ia mengingatkan demikian sejalan dengan kebijakan demi kebijakan yang diambil Menteri BUMN Rini Soemarno. Dari PT Pelindo II hingga kebijakan terkait pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung.
Dimana ia menekankan agar pinjaman demi pinjaman atau utang luar negeri yang dilakukan dihitung baik-buruknya dengan baik. Terutama menyangkut ikatan yang menyertai utang luar negeri dimaksud. Sebab dampaknya akan sangat luas apabila pinjaman disertai ikatan tertentu.
“Yang namanya hutang itu harus dihitung sebaik-baiknya. tidak boleh ada ikatan terutama politik dan militer,” jelas Rieke.
Rieke yang juga Ketua Pansus Pelindo II itu menambahkan, Kementerian BUMN seharusnya tidak membiasakan diri mengelola BUMN dengan meminjam uang keluar negeri karena nantinya rakyat yang menjadi korbannya.
Sebaliknya, ia meminta Rini Soemarno melakukan langkah-langkah konstitusional mengelola BUMN demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
“Hal-hal seperti ini jangan dilanggengkanlah. Kalau BUMN kuat, kayaknya ketergantungan kita sedikit-sedikit pada keuangan asing mengikis. Kita harus terus berupaya menjadi bangsa yang mandiri,” demikian Rieke.
Artikel ini ditulis oleh:
