Jakarta, Aktual.co — Lembaga Indonesia untuk masalah luar negeri Indonesian Council on World Affairs (ICWA), meminta pemerintah proaktif dalam mendukung penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang melibatkan Tiongkok dan empat negara ASEAN.
“Indonesia harus proaktif dalam menyelesaikan masalah ini dengan menjalin dialog serta kerja sama dengan Tiongkok dan ASEAN,” kata Kepala Dewan Eksekutif ICWA, Ibrahim Yusuf, di Jakarta, Kamis (12/3).
Menurut Ibrahim, selama ini Indonesia belum melakukan dialog intensif dengan Tiongkok untuk menghasilkan keputusan yang bisa memfasilitasi kepentingan antara negara itu dan semua pihak yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan.
“Pemerintah Indonesia selama ini hanya fokus berdisikusi di tingkat ASEAN yang menghasilkan ‘Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea (DOC)’ pada 2002 dan ‘code of conduct’ yang hingga kini belum disetujui pemerintah Beijing,” ujar dia.
ICWA memandang permasalahan Laut China Selatan merupakan masalah strategis dan harus diselesaikan bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi lain seperti ekonomi.
“Tiongkok memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Laut China Selatan karena merupakan jalur laut transportasi minyak negara tersebut,” ujar Ibrahim.
Konflik Laut China Selatan melibatkan Tiongkok dengan empat negara ASEAN yaitu Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Myanmar. Saling klaim kekuasaan ini menyebabkan terjadi beberapa kali gesekan di wilayah tersebut.
Hal ini seperti yang terjadi pada 29 Januari 2015, dimana Filipina menuding kapal penjaga pantai Tiongkok sengaja menabrak tiga kapal nelayannya di Kepulauan Spratly, wilayah perselisihan di Laut China Selatan.
Indonesia sendiri tidak memiliki kepentingan di Laut China Selatan (nonclaimant state”). Namun, menurut laman resmi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), konflik itu tetap memengaruhi Indonesia karena memiliki wilayah Pulau Natuna, khususnya Natuna Blok A, di laut tersebut, .
Artikel ini ditulis oleh:
