Jakarta, Aktual.com – Rencana pemerintah menerbitkan paket kebijakan hukum yang bertujuan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, tak ditanggapi positif oleh sejumlah kalangan.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Margarito Kamis misalnya. Ia menilai jika paket kebijakan reformasi hukum itu tidak jelas dan tidak perlu.
“Tidak percaya, ini hanya wacana biar ada kerjaan aja sarjana-sarjana hukum dan politik, ada kerjaan untuk melakukan kajian saja,” kata Margarito, di Jakarta, Selasa (18/10).
Ia bahkan mengatakan kalau ingin mengacaukan suatu tatanan maka tinggal membuat hukum sebanyak-banyaknya, begitu juga kalau mau membuat ketidaktertiban itu masif, maka buatlah hukum sebanyak-banyaknya.
“Apalagi ini belum jelas apa yang mau direformasi, undang-undangnya yang dibuat perbanyak atau apa? Yang menjadi masalah besar itu adalah masalah sikap dari si penyelenggara bukan soal aturan, jalanin saja kalau aturan yang sudah ada asalkan beres mentalnya mengabdi pada bangsa dan negara,” tegas dia.
*Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
