Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik Yudi Latif mengingatkan kepada pemerintah pentingnya tata kelola dalam menjalankan kebijakannya agar terhindar dari perpecahan seperti peristiwa ricuh di Papua belum lama ini.
“Tata kelola kebijakan itu bukan justru menimbulkan perpecahan, namun untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih baik,” kata Yudi Latief dalam diskusi bertajuk “Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah ancaman radikalisme dan disintegrasi bangsa” di Jakarta, Kamis (9/9).
Yudi mengatakan tata kelola itu ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih baik lagi namun untuk mengarah ke sana butuh kesepakatan-kesepakatan yang biayanya sangat mahal.
“Padahal biaya untuk mencapai kesepakatan seperti di DPR-RI dapat ditekan mengingat teknologinya sudah ada tinggal dibuat e-voting. Namun kenyataannya tidak jalan dan untuk memilih ketua saja harus dilakukan secara manual,” ungkapnya.
Yudi menunjuk setelah Freeport diambilalih maka membutuhkan pembangunan fasilitas smelter, meskipun kalau dari segi sumber daya alam bisa juga disediakan di Gresik Jawa Timur. Namun sebaiknya fasilitas ini juga disediakan di Papua.
Menurut Yudi kalau smelter itu dibangun di Papua maka akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di kawasan tersebut.
“Kota Banglore di India misalnya semula penduduknya hanyalah setara lulusan SLTP dan SLTA, namun dengan masuknya industri di kawasan itu mereka dipaksa untuk meningkatkan kualitas keahliannya, sehingga sampai sekarang daerah itu mampu berkembang,” jelas mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Yudi menjelaskan masyarakat seharusnya diberikan kesempatan untuk berkembang seperti Banglore merupakan salah satu cerita sukses bagaimana edukasi tidak melulu dari pendidikan formal tetapi juga dari keahlian.
Yudi mengingatkan kebijakan ekonomi di Papua seharusnya dibuat bersifat inklusif bukan eksklusif untuk menciptakan kesatuan dan persatuan seperti diamanatkan dalam sila ketiga Pancasila.
“Patut diingat kalau terjadi pertikaian maka yang rugi juga pemerintah karena ekonomi tidak akan jalan. Kalau pun ada perbedaan pasti ada titik temu, maka itu yang dijalankan,” ujar Yudi.
Yudi Latif juga mengingatkan pentingnya membuat arahan-arahan pembangunan setiap tahunnya mengingat konstitusi itu sifatnya sangat abstrak.
“Di dalam konstitusi itu ada soal tata kelola, politik, sumber daya manusia yang semua itu membutuhkan arahan, termasuk soal keadilan dan kemakmuran dapat dibuat melalui kebijakan ekonomi yang tentunya butuh arahan,” ungkap Yudi.
Yudi mengatakan untuk Papua, pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang selaras untuk pembangunan ekonomi dengan melibatkan badan usaha milik negara dan badan usaha miliki swasta.
“Ada wilayah-wilayah yang memang hanya dapa dikerjakan BUMN, namun ada juga wilayah yang digarap swasta,” paparnya lagi.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
