Jakarta, Aktual.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap pemerintah tak pernah serius memberikan efek jera kepada para koruptor. Dengan terungkapnya sel mewah Mantan Ketua DPR RI Setyo Novanto setelah inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman RI adalah bukti tak seriusnya pemerintah.
“Ini sebenarnya tidak pernah menjadi pemikiran serius pihak pengadilan, maupun Kemenkum HAM. Kalau saja ini tidak ada perilaku pengistimewaan, khususnya muncul dari pihak lapas ini nggak akan mungkin terjadi. Ini terjadi karena adanya kondisi-kondisi karena memang adanya upaya, sikap, kompromi dugaan kongkalikong Setya Novanto dengan oknum tertentu. Ini rahasia umum kan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz saat diwawancara ulang aktual.com, Sabtu (15/9).
Donal menambahkan, fasilitas lapas untuk para koruptor butuh perbaikan serius dalam hal manajemennya. Jangan sampai terjadi ketidakadilan antara kejahatan korupsi dengan kejahatan lainnya seperti maling, perampok, atau kejahatan teroris.
“Lapas butuh pembenahan serius dari segi manajemen fasilitas. Masak iya ada perbedaan langit-bumi, di kasus kejahatan lain, orang berdesak-desakan ingin tidur. Ini problem masif, nggak hanya Sukamiskin, tapi di banyak lapas masih seperti itu. Menkum HAM harus cepat menangani perkara itu dan melakukan penegasan, penindakan terhadap orang yang memberikan fasilitas tersebut,” jelas Donal.
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya saat Ombudsman melakukan sidak, dipergoki M Nazaruddin tengah nongkrong di kamar Setya Novanto. Mantan Ketua DPR RI dan eks Bendahara Partai Demokrat itu asyik mengobrol berdua di dalam kamar.
“Dia (Nazaruddin dan Setnov) lagi nongkrong di situ. Soal apa yang diobrolkan ya saya nggak tahu,” kata Ketua Ombudsman, Nanik Rahayu.
Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan komitmen Ditjen Pas Kementerian Hukum dan HAM soal perbaikan di Lapas Sukamiskin.
“Semestinya kalau pihak Kemenkum HAM, khususnya Ditjen Pas, benar-benar punya komitmen untuk melakukan perbaikan di lapas, khususnya di Sukamiskin, hal itu tidak perlu terjadi lagi. Apalagi saat itu sempat ada koordinasi dengan KPK dan Kemenkum HAM menyampaikan niatnya melakukan perbaikan. Kami harap perbaikan, upaya perbaikan itu bisa dikonkretkan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
