Jakarta, Aktual.com — Polemik tentang konsep pengelolaan blok Masela apakah dengan sistem OLNG (Onshore/di darat) atau dengan sistem FLNG (Offshore/di laut) semakin memanas dan menimbulkan pro kontra di publik.
Sebagian pihak menilai, agar polemik ini tidak terus menerus berlangsung yang dikhawatikan justru akan berdampak negatif bagi kontraktor atau investor, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi mestinya segera mengambil keputusan.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha mengungkapkan, sikap pemerintah saat ini sangat dibutuhkan dalam waktu cepat agar ada kepastian khususnya kepada yang berkepentingan dalam pengelolaan blok Masela.
“Jadi seperti yang dikatakan pemerintah, keputusan nanti pada tahun 2018, bukan waktu dimana pemerintah harus memutuskan, tetapi itu adalah final investment decision yang diputuskan oleh pihak kontraktor setelah melakukan kajian atau fit,” paparnya di acara diskusi INDEF, Jakarta Selatan, Senin (29/2).
Olehnya itu, menurut Satya, sikap pemerintah tetap dibutuhkan dalam waktu cepat agar supaya keputusan yasng diambil oleh pihak penyandang dana dalam hal ini adalah kontraktor itu akan betul-betul akurat.
“Berapa sih harganya, ini kan butuh kepastian dari pemerintah, makanya perlu keputusan yang cepat,” tuturnya.
Menurut Satya, apakah Onshore atau Offshore itu menjadi bagian yang lain yang perlu dipikirkan. Tetapi yang paling penting saat ini adalah mana yang palng murah dan paling memberikan manfaat kepada rakyat dan negara.
“Menurut saya, pilihlah yang termurah, lantas betul-betul melalui satu perhitungan yang bagus dan kita jaga. Supaya yang perhitungan yang murah tadi tidak akan berakibat dikemudian hari karena ada cost over yang tidak terkontrol. Itu yang harus dikendalikan oleh pemerintah,” jelasnya.
Karena pemerintah nanti akhirnya akan membayarnya melalui cost recovery, dibayar dalam bentuk biaya produksi.
“Nah ini menurut saya yang menjadi hal yang harus kita diskusikan. Jangan lagi mendiskusikan onshore atau offshore, karena masalah berapa harga dari project itu, merupakan harga yang paling visible, yang paling masuk akal dan menguntungkan bagi negara. Kalau sudah kita diskusikan mana yang lebih efisien, murah dan efektif, baru soal onshore atau offshore,” ungkapnya.
Adapun dampak atau multiplier effect kepada daerah atau lokal itu harus dilakukan baik onshore maupun offshore. Namun jauh-jauh hari itu mesti diputuskan.
“Itu dilakukan didepan karena tanpa kontrak-kontrak yang mengikat di depan. Tanpa adanya kontrak yang mengikat misalnya membangun, mensuplai untuk elektrifikasi untuk daerah, atau untuk mengembangkan gas itu untuk industri-industri penunjang lainnya, maka pilihan apapun tidak akan berdampak,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
