Jakarta, Aktual.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di sektor pertanian, terutama perkebunan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk serius dalam melaksanakan reformasi agraria. Karena dengan adanya reformasi agraria yang benar bisa mengatasi ketimpangan yang tinggi ini.
Menurut Koordinator Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih menegaskan, saat ini memang Presiden Jokowi tengah berupaya mencapai target program prioritas reformasi agraria seluas 9 juta hektar untuk petani dan masyarakat tak bertanah.
“Karena intinya, reformasi agraria itu harus ditujukan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan kesenjangan ekonomi yang masih terjadi sampai saat ini. Jika tak bisa atasi ketimpangan itu, ya percuma,” ungkap Henry dalam acara Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat Indonesia, di Jakarta, Selasa (25/4).
Karena menurutnya, salah satu subyek dan obyek reformasi agraria yang terpenting untuk disoroti adalah di kawasan perkebunan. Terutama perkebunan rakyat.
“Untuk itu, pemerintah harus mampu memajukan perkebunan rakyat yang lestari dan berkeadilan sosial. Sehingga ketimpangan itu bisa diatasi,” ujar dia.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus bisa menjadikan petani pekebun mandiri sebagai subyek yang dapat mentransformasikan cara produksi, pasar, dan lembaga keuangan yang lestari dan berkeadilan sosial.
“Juga harus memajukan hak-hak petani pekebun mandiri, perempuan dan buruh di perkebunan,” kata Henry.
Untuk itu, kalangan LSM itu akan menggelar konferensi Perkebunan Rakyat, untuk mencaro solusi tak hanya mengandalkan pemerintah. Karena masalah-masalah strategis di perkebunan Indonesia harus dapat dikonsepkan menjadi hal-hal pokok oleh petani perkebunan.
“Hal itu yang bisa menjadi pedoman gerakan petani perkebunan untuk Perkebunan Indonesia yang lestari dan berkeadilan sosial,” katanya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
