Jakarta, Aktual.com – Chaian Indonesia Chapter Eastern Regional Organizational for Planning and Human Settlements (EAROPH), Bernardus Djonoputro, mengatakan, dalam persoalan reklamasi Teluk Jakarta, perencanaan tata ruang mesti diutamakan.
“Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan,” ujarnya saat dihubungi Aktual.com, Jakarta, Kamis (16/6).
Ia menambahkan, perencanaan tata ruang dalam pembangunan sudah diamanatkan oleh undang-undang, sehingga hanya perlu mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk bekerja.
“Seharusnya komite bersama ini dipimpin oleh kementerian yang bertanggung jawab kepada tata ruang, yaitu ATR,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Presiden Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia itu.
Ia menyayangkan tidak adanya koordinasi komite bersama mengenai reklamasi dengan Kementerian Agraria dan tata ruang dalam sosialisasi KLHS di Balaikota pada Sabtu (11/6) lalu.
“Saya sayangkan sebenarnya tidak adanya kepemimpinan dari ATR karena seharusnya presiden juga tahu bahwa urusan tata ruang itu adalah urusan satu kementerian namanya ATR,” pungkas dia.
Laporan: Agung
Artikel ini ditulis oleh:
