Jakarta, Aktual.com — Sebagai pelaku industri yang membutuhkan pasokan avtur dari perusahaan minyak dan gas (migas), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berkepentingan terkait isu pungutan dalam bentuk Dana Ketahanan Energi (DKE) yang mau diterbitkan Kementerian ESDM.
Untuk itu, menurut Direktur Utama Garuda, Arief Wibowo meminta kepada Menteri ESDM Sudirman Said agar tidak akan menerbitkan kebijakan DKE untuk produk avtur.
“Karena avtur itu naik turunnya tergantung mekanisme pasar. Jadi sebenarnya tidak ada beban untuk pemerintah (dari konsumsi avtur itu),” jelas dia di sela-sela acara Ikatan Alumni ITS (IKA ITS), di Jakarta, Sabtu (30/1).
Makanya, pihak emiten berkode GGIA ini sangat menolak kebijakan dinerlakukannya pungutan dalam DKE ini. “Kami sebagai pelaku usaha melihat tidak perlu ada biaya ketahanan energi di avtur,” kecamnya.
Menurut dia, harga avtur itu naik-turunnya tergantung mekanisme pasar. Yang jadi beban itu justru dari aspek biaya distribusi. Itu menjadi salah satu isu kenapa indonesia lebih mahal dari pada negara lain.
“Makanya, kami mengharapkan jangan sampai ada biaya ketahanan energi untuk avtur,” tegasnya lagi.
Padahal, dengan adanya penurunan harga minyak dunia ini, perseroan bisa bernafas lega. Dengan kondisi demikikan akan membuat perseroan berekspansi lebih jauh lagi. “Kondisi ini akan membuat kami berekspansi lebih aman. Tahun ini kami bisa menambah 23 pesawat, untuk Garuda dan Citilink. Jadi minyak turun ini sangat membantu kami,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
