Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Golkar Muhammad Misbakhun, berpandangan tidak elok bila pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla terus didesak untuk melakukan reshuffle terhadap para pembantunya.
Namun, sambung dia, menjadi wajar dalam waktu enam bulan ini presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya, sebagai sebuah sistem modern.
“Kabinet Jokowi-JK untuk dievaluasi itu wajar, sebagai sistem modern. Karena, basis kabinet kerja, yaitu melihat kinerja menteri-menterinya,” kata Misbakhun dalam acara Polemik, di Warung Daun, Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, tak didesak pun Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan reshuffle. Namun demikian, kata Misbakhun, bila dilihat dari pengajuan APBNP yang dilakukan pemerintah, menteri keuangan baru menyerahkan kepada DPR setelah sebelumnya kisruh politik soal KMP-KIH selesai, agar dibahas selama 30 hari kerja pada awal Januari, dan disetujui pada awal Febuari.
“Lalu Maret Dipa-nya turun, karena ketentuan (UU) 30 hari harus segera turun, kemudian petunjuk teknis karena ada beberapa kementerian yang digabung atau kementerian baru, Dipa turun nomenklatur selesai, baru bulan april yang lalu. Nah, sekarang bulan mei, kalau diukur dari kinerja ini kan, bahkan ada kementerian yang belum dapat menggunakan anggaran karena nomenklaturnya belum selesai, kalau belum bisa diimplementasikan dalam ruang APBN yang ada, terus yang mau dievaluasi apanya?”
“Kabinet kerja dievaluasi dari kinerjanya, dan kalau kemudian didorong presiden untuk melakukan evaluasi yang terlalu cepat, maka akan timbul persepsi politik baru, dimana presiden dinilai salah dalam menyusun kabinetnya,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Wisnu
