Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Myanmar di bawah kepemimpinan pemerintahan yang baru tidak mampu mengendalikan konflik yang terjadi di negaranya dalam kasus pembantaian warga Rohingya.
Bahkan, sambung Fahri, Indonesia sempat menawarkan bantuan salah satunya soal keinginan sharing tentang cara Indonesia menjalani transisi dari militer ke sipil, secara baik -baik.
“Kita menawarkan bantuan, saya mendengar langsung dari presiden Myanmar dan dia titip pesan kepada Pak JK (Jusuf Kalla). Jika memang pembantaian masyarakat sipil itu proven terjadi, maka bisa dikatakan pemerintahan baru tidak mampu mengendalikan konflik di negaranya,” kata Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (22/11).
Bahkan, kata Fahri, bila berdasarkan standar HAM yang menyebabkan Aung San Su Kyi mendapat hadiah nobel, dengan sikap diamnya legitimiasi dia sebagai penerima nobel tidak relevan lagi, kalau gejala ini dibiarkan.
“Apalagi, ada kecenderungan Su Kyi rada -rada takut dalam bersikap atas pelanggaran HAM di negeranya itu, bahkan politik dalam negeri di Myanmar sendiri, abai dan tidak berani melakukan percakapan yang baik,” ujar dia.
“Kalau kejadian seperti ini terus terjadi, kita tidak bisa membiarkan setetes darah atau nyawa itu hilang, hanya karena kita toleran terhadap proses transisi di Myanmar,” tambahnya.
Oleh karena itu, politikus PKS itu menegaskan, Indonesia harus membuat pertanyaan yang keras tentang peristiwa yang terutama di sosial media dan media massa, apakah betul kejadian itu.
“Itu harus dipertanyakan, komitmen pemerintahan dibawah Aung San Su Kyi (partainya), mereka betul-betul melakukan proteksi supaya tidak ada satu tetes darah pun yang mengalir, di negara yang dianggap menghargai HAM itu,” pungkas Presiden KA KAMMI itu.[Novrizal Sikumbang]
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid
