Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA) menilai aneh terbitnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly terkait legalitas kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar di Surabaya versi Romahurmuziy (Romi).
“Jadi memang aneh tiba-tiba Menkuham mengeluarkan surat keputusan,” kata SDA di sela-sela persiapan acara mukatamar VIII PPP, di Jakarta (30/10). (Baca: Blunder SK Menkumham dalam Konflik PPP)
Menurut dia, muktamar yang digelar dengan tema Islah Nasional Untuk Rakyat ini, berdasarkan atas surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.
“Atas dasar surat (Dirjen AHU) itu mahkamah partai menindak lajuti dan majelis syariah juga menindak lanjuti, sehingga dalam rapat diputuskanlah muktamar digelar pada hari ini,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Novrizal Sikumbang