Jakarta, Aktual.co — Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) mengungkapkan ratusan Kepala Keluarga akan direlokasi untuk pengerjaan sodetan ke fasilitas Banjir Kanal Timur.
“Untuk proyek sodetan itu, di inlet ada 200 Kepala Keluarga (KK), kalau di outlet itu tidak banyak karena ada tanah bekas pom bensin,” kata Kepala Bidang Pelaksanaan BBWSCC Bestari yang ditemui seusai acara Diskusi Publik manfaat aliran sodetan kali Ciliwung di Jakarta, Jumat (20/2).
Bestari mengatakan saat ini pembebasan lahan tersebut sedang dalam proses di Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta timur karena yang inlet ini belum bebas lahannya.
Ketika ditanya apakah proyek sudetan ini berhenti pada beberapa waktu lalu, Bestari mengatakan tidak pernah ada penghentian proyek, namun hanya sedang masuk tahapan desain dan penyelesaian masalah lahannya.
“Kemarin bukan berhenti, memang masuk tahapan desain sambil menunggu pembebasan lahannya. Dan lahan ini butuh proses. Dari mulai trase ijin gubernur, inventarisasi lahan, pembuatan bidang oleh BPN, diumumkan pelelangan, negosiasi harga, baru proses pembayarannya,” katanya.
Bestari menegaskan hal ini perlu proses, dan sembari mempersiapkan desain peralatannya. “Kita mulai bor pada pertengahan januari dan saat ini sudah masuk pipa ke enam, jadi sudah masuk 15 meter,” ujarnya.
Saat ini BBWSCC sedang bekerja di sisi outlet di daerah Kebon Nanas lalu akan maju ke inletnya karena akan mengalir dari Ciliwung dan akan dikejar terus dengan dikerjakan siang dan malam.
Lebih lanjut Bestari mengatakan nanti ada tim independen, yang akan punya appraisal (penilai) harganya, nanti akan dinegosiasikan harganya.
Sedangkan untuk nilai proyek ini, Bestari mengatakan sebesar 494 miliar sesuai kontrak sekarang. Sementara untuk target yang ditetapkan oleh BBWSCC agar merampungkan proyek tersebut adalah Bulan Desember akan selesai.
Untuk target yang diinstruksikan oleh Presiden pada Bulan Oktober, Bestari mengatakan pihaknya akan mengejar target itu namin dengan catatan lahannya siap. “Mulai April ini kita sudah harus kebut, agar selesai Oktober, karena pengeboran hanya butuh 3-4 bulan saja. Yang berat itu pembebasan lahannya,” ucapnya.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan memaksa warga yang menolak untuk direlokasi. Sedangkan untuk penggantian kerugian bagi warga terdampak hanya akan dilakukan pada masyarakat yang bersertifikat lengkap, namun untuk yang mendiami tanah dengan alasan tidak jelas hanya akan diberi uang simpatik (kerohiman).
Jumlah uang kerohiman tersebut, kata Bestari adalah 25 persen dari luas tanah yang diduduki dan penyalurannya dilakukan dengan metode santunan. “Tapi kalau dia punya sertifikat dan surat-surat tanah, pasti diganti rugi, dibeli pemerintah seluruhnya sesuai harga pasar,” ujar Bestari.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
