Jakarta, Aktual.com – Presiden Jokowi diminta untuk jujur dalam menyampaikan data ikhwal tenaga kerja asing (TKA) khususnya asal China baik yang masuk sesuai prosedur atau illegal.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz dalam konfrensi persnya refleksi akhir tahun 2016 fraksi PPP DPR RI, di Senayan, Rabu (28/12).
“Memang (terhadap isu,red) itu tidak bisa kita bantah, banyak temuan misalnya TKA China mengerjakan perkebunan di daerah Bogor. Mereka melakukan pekerjaan dengan skill rendah atau pekerja kasar dibeberapa tempat ditemukan. Kita tidak membantah bahwa TKA Illegal dari China ada, dan TKA China memang ada juga,” kata Irgan.
“Jadi pemerintah agar transparan untuk seberapa besar TKA khususnya China dan seberapa TKA Illegal China yang datang ke Indonesia,”tambahnya.
Menurut dia, bila dilihat dari kebijakan bebas visa yang dikeluarkan pemerintah itu kunjungan wisatawan ke Indonesia pada tahun 2016 ini lebih kurang hanya 1,3 juta orang saja yang sebagian besar datang dari negeri tirai bambu, dari 169 negara yang dibebaskan visanya.
Karena itu, sambung politikus PPP itu, perlu adanya pengawasan yang ketat, sebab sekarang ini terjadi bias penggunaan bebas visa maupun pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing untuk mencari pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan masyarakat Indonesia sendiri.
“Izin menggunakan tenaga asing harus diperketat, misalnya mendapatkan kuota 15 orang, harus jelas lokasinya tidak kemudian dapat dipindah-pindahkan, kecuali wisatawan tidak terikt dengan lokasi. Dan ini perlu kontrol, kalau sekarang ada tim Pora (pengawasan orang asing), ini perlu lebih efektif lagi, maksimalkan di daerah-daerah, di pintu gerbang masuk Indonesia harus ketat,” ujarnya.
Artinya, Irgan menegaskan jumlah yang datang dan pulang harus sama, mana turis mana pekerja pun harus jelas.
“Sebab isu TKA Chiina lebih sensitif dari TKA India atau Korea misalnya. Karena ada persepsi negatif yang dihadapkan persepsi asing, aseng, non islam, dan menjadi isu politisi yang bisa digoreng- goreng,” papar anggota dewan dari Dapil Banten III itu.
“Jadi pemerintah tidak secara efektif menjelaskan bagaimana TKA China ini, berapa yang legal, berapa yang ilegal, berapa yang sudah dideprortasi, jangan pemerintah defensif dan membiarkan opini menjadi liar, jangan seolah tidak ada masalah,” tandasnya.[Novrizal Sikumbang]
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid
