Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers dan ucapan selamat atas terpilihnya Presiden Myanmar Htin Kyaw di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3). Presiden berharap dengan terpilihnya Htin Kyaw kerjasama antara Indonesia-Myanmar bisa lebih dapat ditingkatkan, terutama di bidang ekonomi, perdagangan dan demokratisasi. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/nz/16

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mendesak pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar.

Disampaikan, tragedi kemanusiaan yang tidak beradab terus berulang di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya. Negara yang mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel perdamaian Aung San Syu Kyi sebagai ikon.

“Pada faktanya, telah menjadi negara yang niradab, melalui pembiaran bahkan Diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya,” kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/11).

Sebagai negara yang mengusung kemanusian yang adil dan beradab dan mengedepankan hak azasi manusia, Indonesia perlu bersikap terang dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

“Saya mendesak, Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta duta besar Myanmar meninggalkan Indonesia segera,” tegasnya.

Alasannya, apa yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia yakni Pancasila.

“Pengusiran Duta besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas Indonesia terhadap negara yang mengabaikan HAM dan niradab dengan melakukan pembantaian etnis,” demikian Dahnil.

Soemitro

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan