Jakarta, Aktual.com — Kenaikan tunjangan anggota dewan yang menimbulkan banyak kritik oleh kalangan publik, dinilai lantaran momentum yang belum tepat.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (24/9).
“Momentumnya belum tepat, kita tidak menolak secara menyeluruh. Di pemerintah, pejabat, PNS memiliki hak sama. Kalau ekonomi bertumbuh maka bisa menyesuaikan,” ucapnya.
Demokrat, sambung Ibas, menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan pihak yang berhak seperti PNS, TNI/Polri atau perawat. “Dinaikkan dulu,” ujar dia.
Ibas menuturkan bila tunjangan PNS atau TNI dinaikkan maka daya beli masyarakat tetap ada. Sehingga membuat ekonomi terus berjalan.
“Setelah itu menteri dan presiden bisa dinaikkan,” ujar Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat itu.
Kendati demikian, Putra bungsu mantan Presiden SBY itu mengungkapkan bukan berarti pejabat tidak boleh naik gajinya.
“Kita tidak menutup ruang juga, kalau pejabat enggak boleh naik, salah juga. Waktu lalu Pak SBY menunda bahkan beliau memperhatikan renumerasi agar gaji TNI meningkat,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Arbie Marwan
