Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik Yudi Latief menyatakan legitimasi yuridis Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat ini sangat kurang dan sejalan pula dengan perannya di tengah-tengah masyarakat. Karenanya ia mendorong DPD RI secara kelembagaan membuka diri melalui anggotanya.
Salah satu upayanya bisa dilakukan dengan aktif menyerap aspirasi masyarakat dan menjaring berbagai kelompok masyarakat. Berlaku demikian sebab basis DPD dilapangan lemah, berbeda misalnya dengan anggota DPR RI.
“DPD RI seperti tidak ada basis dukungan. Bagaimana agar DPD ada basis dukungan publik harus mempunyai akar di Ormas. Dan DPR basisnya parpol. Maka itu DPD harus membuka diri selain anggotanya diwakili daerah maka wakil golongan juga masuk,” terang Yudi Latief di Jakarta kemarin.
Berbicara dalam diskusi dan tukar pendapat yang digelar Gerakan Nasional Penguatan DPD RI, penulis buku ‘Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila’ secara pribadi menyatakan dukungannya terhadap gagasan ke depan lembaga DPD diperkuat.
Dengan catatan, wacana penguatan DPD dibahas bersama dengan semua stake holder, misalnya melalui rembug nasional. Yudi Latief siap membantu konsolidasi dari sisi civil society. Ia juga berharap DPD membuka diri dengan adanya wacana Utusan Golongan dalam kamar DPD RI yang proses pemilihannya melalui mekanisme pemilihan tersendiri.
Apabila DPD RI dipilih langsung rakyat di Pemilu, maka Utusan Golongan dipilih melalui konvensi golongan atau komunitas bersangkutan. Seperti Utusan Golongan dari kalangan buruh dipilih melalui konvensi serikat buruh.
“Misalnya (kelompok) perempuan yang kuota pemilihan langsung sulit tercapai maka lewat Utusan Golongan kuota perempuan bisa tercapai. Kekisruhan Utusan Golongan di Orde Baru terjadi karena seenaknya diangkat presiden. Kini lewat konvensi ormas saya kira bagus,” jelasnya.
Ditambahkan, jika Ormas terwakili melalui utusan golongan di parlemen maka aspirasi kelompoknya langsung bisa disuarakan. Paling tidak, jika ada aspirasi yang ‘diceukin’ DPR, mereka bisa berargumentasi mengenai basisnya di masyarakat.
Sementara itu Darmayanti Lubis mengakui dukungan penguatan kewenangan DPD RI semakin banyak. Semangat penguatan DPD RI dengan penambahan keanggotaan dari Utusan Golongan sudah seharusnya direspon positif karena memberikan kesempatan bagi kaum marjinal yang selama ini sulit untuk menjadi anggota Dewan.
“Namanya nanti apa terserah, apakah DPD RI dan Utusan Golongan atau apa. Yang penting penguatan kelembangan DPD RI dulu. Di daerah banyak ormas memberikan dukungan termasuk Muhammadiyah yang juga menginginkan adanya Utusan Golongan,” katanya.
Diskusi Gernas sendiri dihadiri sejumlah anggota DPD RI. Diantaranya Muh Asri Anas selaku Koordinator Gernas dan anggota DPD Nurmawati D. Bantilan, Syafrudin Atasoge, Ahmad Kanedi, Eni Sumarni, Novita Anakota, Denty Eka Widi Pratiwi, Anna Latuconsina dan Aji Muhammad Mirza Wardana dan para staf ahli DPD lainnya.(Soemitro)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
