Waka BPK Bahrullah Akbar

Jakarta, Aktual.com-Menyikapi dengan adanya Undang-Undang tentang Administrasi dan meningkatkan kualitas SDM, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) BPK RI Menggelar Diskusi yang dihadiri 150 orang diantara para pejabat eselon I dan para Kepala Perwakilan BPK di Auditorium Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPK, di Jakarta (Selasa, 26/10) lalu.

Dalam sambutan pembukaan, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Bahrullah Akbar, mengatakan, forum ini akan mengangkat permasalahan dalam perspektif hukum administrasi. “Permasalahan tersebut diantaranya keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” sebut Bahrullah.

Lebih jauh Bahrullah akbar yang juga Guru Besar IPDN menuturkan, keberadaan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bentuk dinamika dalam bidang hukum administrasi yang tidak bisa diabaikan oleh BPK.

“Bahwa cakupan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan masih menjadi perdebatan ilmiah ataupun juga perdebatan bagaimana mengimplementasikan secara praktis agar tidak bersinggungan antar tugas dan wewenang BPK dengan lembaga lainnya,” jelas Bahrullah.

Sementara itu, Kepala Direktorat Utama Binbangkum, Nizam Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan BPK sebagai lembaga negara dalam lingkup administrasi pemerintahan di Indonesia dan meningkatkan pemahaman mengenai konsekuensi yuridis dengan diterbitkannya UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap BPK sebagai lembaga negara.

Untuk diketahui, selain Wakil ketua BPK, turut hadir Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan dan Forum diskusi ini mengundang narasumber diantaranya Hamdan Zoelva, Ketua Mahkamah Konstitusi dan Satya Arinanto, Guru Besar dan Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI serta dari praktisi di bidang hukum Yulius (Hakim Agung) dan dari kalangan akademisi Frans Limahelu. [bpk.go.id]

(Bawaan Situs)