Jakarta, Aktual.com – Aktivis Ferdinand Hutahaean menilai pemerintah lebih memilih meningkatkan pemasukan dari pada menjaga kedaulatan negara terkait sikap pemerintah yang mempersilahkan warga asing memberikan nama 4.000 pulau di Indonesia.
“Jadi ini titik beratnya hanya bagaimana pemerintah mendapatkan pemasukan baru tanpa berpikir resiko-resiko yang harus dihadapi,” ujar Ferdinand saat dihubungi Aktual, Rabu (11/1).
Disampaikan, pemerintah saat ini memang tengah giat dalam meningkatkan pemasukan negara. Meski demikian, ia menekankan upaya tersebut tidak bisa dijadikan dalih untuk menyerahkan kedaulatan negara kepada pihak asing.
“Kita tahu kan sekarang negara begitu kesulitan untuk menambah pemasukannya. Nah munculah gagasan-gagasan seperti ini sementara aturannya belum ada,” urainya.
Disinggung bagaimana pernyataan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bahwa penamaan 4.000 pulau ini tidak perlu dimasalahkan karena pulau-pulau ini tidak dijual kepada pihak asing. Sikap yang diambilnya semata untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan masyarakat.
Menurut Ferdinand, pemerintah harus membuat dasar aturan yang jelas agar pengelolaan pulau-pulau oleh pihak asing lebih menguntungkan masyarakat Indonesia. Dalam artian, pengelolaan pulau-pulau tersebut tidak mutlak diserahkan sepenuhnya kepada pihak asing.
“Tetapi kalau menyerahkan pulau itu secara mutlak, oh itu tidak bisa, itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan kita. Itu sama sekali tidak boleh,” tegasnya
(Teuku Wildan)
Artikel ini ditulis oleh:
