Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Belum lama ini, tim Transisi Kabinet Jokowi-JK telah menyerahkan nama-nama pembantu Presiden Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan nama-nama itu pun terkesan tertutup, sekali pun itu hak prerogatif presiden dalam memilih pembantunya.
Pengamat hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir menilai, penyerahan nama-nama pembantu presiden ke KPK merupakan kekeliruan Jokowi dalam menseleksi calon menterinya.
“Ini jelas suatu kekeliruan Jokowi meminta pendapat ke KPK, instrumennya ini bukan putusan peradilan. Melainkan seleksi para pembantunya,” kata Muzakir ketika dihubungi Aktual di Jakarta, Senin (20/10).
Dia menyebut, sekalipun KPK telah dilibatkan dalam menseleksi calon menteri, tetapi dalam prinsipnya nama yang telah disodorkan itu anggapan KPK tak ada yang menjamin semua bersih. “Kalau itu intrusmen KPK, itu sampikan kapan pun tak ada prinsipnya tak bersih. Nah itu keliruan Kemarin,” kata dia.
Jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengedepankan prinsip transparansi, maka Jokowi tak perlu merahasiakan nama-nama menterinya. Karena bagaimana pun, jika itu disebut untuk menjaga nama baik tak tepat. “Harus siap kan itu, masak dengan seleksi malu. Untuk apa jadi menteri,” kata dia lagi.
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Eko Sandjojo menyampaikan, proses seleksi calon menteri Jokowi-Kalla akan melibatkan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Nama-nama yang lolos seleksi wawancara nantinya akan diserahkan kepada KPK untuk diuji rekam jejak dan integritasnya. Tim transisi berharap, menteri-menteri Jokowi-Kalla yang terpilih nantinya memiliki rekam jejak yang bersih.
Jokowi hingga saat ini belum mengumumkan susunan kabinetnya. Dia baru menyampaikan bahwa kabinetnya akan berisi 33 kementerian, termasuk empat kementerian koordinator. Sebanyak 15 menteri di antaranya akan diberikan kepada partai politik pendukung. 

(Wisnu)

(Nebby)