Di samping itu, ia juga minta agar para nelayan diutamakan saat mengisi solar di Stasiun Pengisinan Bahan Bakar Umum (SPBU). “Sudah tahu permintaan naik, kuota malah dikurangi. Ini sama saja melarang kami melaut,” ungkap Syarifuddin.
Syarifuddin memahami bahwa penambahan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat serta sangat terkait dengan kebijakan anggaran dalam APBN. Akan tetapi, lanjutnya, masyarakat cenderung tidak mau tahu lantaran masalah kelangkaan solar di daerah sudah sangat mendesak.
“Jangan anggaran pemilu terus yang dibicarakan, ini lebih mendesak dari pemilu,” tandasnya.
Hal senada disampaikan M Yusuf. Menurutnya, ketimbang mengurusi anggaran pemilu lebih baik pemerintah segera menganggarkan penambahan kuota BBM bersubsidi. Terlebih saat ini kelangkaan solar sudah meluas ke berbagai daerah serta menjadi masalah nasional yang semakin mengkhawatirkan.
“Kalau memang tidak ada uang, alihkan anggaran pemilu untuk subsidi minyak, jangan dibilang (stok solar) aman tapi nyatanya kami ngantre,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
