Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo didesak berani keluar dari World Trade Organization (WTO). Dengan bergabung ke WTO, diyakini bakal banyak kaum terpinggirkan dan juga perempuan yang bakal sengsara.
Hal itu disampaikan LSM Solidaritas Perempuan (SP) saat berunjuk rasa di depan Istana Negara, bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember, Selasa (22/12) siang tadi.
Dalam orasinya, koordinator program SP Dinda Nuranisa juga mengatakan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Trans Pasific Partnership (TPP) juga bakal menjadi bencana yang merampas sumber-sumber kehidupan perempuan.
Dijelaskan dia, dalam kesepakatan WTO, pemerintah dilarang memberi subsidi kepada petani atau nelayan. Sedangkan MEA justru memberi kebebasan barang impor murah untuk bersaing secara bebas di Indonesia. Akibatnya, produk-produk luar negeri bakal membanjiri pasar dalam negeri. Kebijakan pasar bebas dianggapnya sangat membunuh produksi petani dan nelayan.
Di tengah ancaman pasar bebas yang diyakininya bakal berdampak kepada kaum perempuan itu, kebijakan negara ternyata masih belum melindungi perempuan petani, nelayan dan buruh migran.
“Sampai hari ini negara masih melakukan kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan-kebijakan negara,” ujar Dinda, di tengah aksi yang diikuti puluhan perempuan itu.
Karena itu, dalam aksinya, Solidaritas Perempuan mendesak Pemerintah untuk membuat satu standar perlindungan melindungi nelayan, petani antara Indonesia dengan negara lain.
Artikel ini ditulis oleh:
