Jakarta, Aktual.com — Kondisi topografi Kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 hingga 2 persen dan terletak pada ketinggian antara 11 meter hingga 81 meter di atas permukaan air laut mengakibatkan sejumlah kawasannya berada pada posisi rawan banjir.
Berdasarkan data yang dirilis Dinas Bina Marga dan Tata Air setempat diketahui, kondisi banjir terparah diderita oleh penduduk yang berdomisili di sepanjang bantaran sungai akibat air kiriman dari wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ada tiga sungai utama yang alirannya membelah wilayah Kota Bekasi dan kerap mengirimkan banjir, yaitu Kali Cakung, Kali Bekasi, dan Kali Sunter, beserta anak-anak sungainya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adhianto mencatat, saat ini di Kota Bekasi ada sedikitnya 49 titik yang masuk dalam zona kawasan banjir.
Sebanyak 13 zona di antaranya diakibatkan luapan air sungai yang mengalami lonjakan debit melebihi kapasitas wajar.
Ketiga belas zona itu di antaranya pemukiman penduduk di bantaran Kali Cikeas, yakni Perum Puri Nusapala, Perum Mandosi, Perum Villa Jatirasa.
Sementara itu, pemukiman di sepanjang bantaran Kali Bekasi di antaranya Perum Pondok Gede Permai, Perum PPA Jatirasa, Perum Kemang Ifi, Perum Pondok Mitra Lestari, Perum Jaka Kencana, Perum Depnaker, Kelurahan Sepanjang Jaya, Pangkalan Bambu, Kampung Poncol RW 26 Margahayu, dan Teluk Pucung.
“Pada 2016 nanti, kami sudah melangkah pada bagaimana mengatasi persoalan banjir yang terjadi di 49 titik Kota Bekasi. Upaya penanggulangannya meliputi normalisasi kali, pembuatan dan perbaikan tanggul, pengadaan rumah pompa beserta perlengkapannya, pembuatan kolam retensi atau polder, perbaikan pintu air rusak, pembebasan lahan untuk polder, hingga pemeliharaan dan normalisasi saluaran air,” papar Tri.
Sedangkan, data yang dihimpun melalui Forum Komunikasi Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi menyebutkan upaya penanggulangan banjir di Perum Pondok Gede Permai, Kecamatan Jatiasih, dilakukan dengan cara penguatan dan peninggian tanggul, pembebasan lahan untuk tanggul baru, serta pembuatan polder dengan total pengajuan alokasi anggaran pada 2016 mencapai Rp63 miliar lebih.
“Sebab permasalah banjir di lokasi itu diakibatkan sedimentasi yang cukup tinggi sementara tanggul kali rendah dan rawan roboh,” katanya.
Untuk penanganan banjir di Perum Putra Pertiwi Agung Kecamatan Jatiasih dilakukan dengan penguatan tanggul permanen, normalisasi Kali Bekasi dan pembuatan polder dengan pengajuan alokasi anggaran pada 2016 mencapai Rp28,2 miliar.
Adapun persoalan banjir yang kerap melanda Perum Kemang Ifi Kecamatan Jatiasih selama ini diakibatkan tidak adanya rumah pompa, tanggul yang rawan roboh, tidak adanya polder, dan sedimentasi yang tinggi, sehingga diperlukan anggaran pada 2016 sebesar Rp44,25 miliar untuk mengatasi seluruh persoalan itu.
“Untuk pengentasan banjir di Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kecamatan Jatiasih, kami mengajukan alokasi anggaran pada 2016 sebesar Rp44,25 miliar yang akan diperuntukkan bagi penguatan tanggul permanen, pembuatan rumah pompa, normalisasi Kali Bekasi, dan pembangunan polder berikut pembebasan lahan,” kata Tri.
Upaya yang sama juga dilakukan pihaknya di Perum Jaka Kencana Kecamatan Bekasi Selatan dengan mengajukan anggaran Rp19 miliar pada 2016 untuk normalisasi Kali Bekasi, pembuatan pintu air serta penambahan kapasitas pompa.
Adapun persoalan banjir di Perum Depnaker Kecamatan Bekasi Selatan saat ini adalah tanggul kali yang rendah serta rawan roboh, sedimentasi tinggi dan tidak ada polder penampungan air.
“Kami mengusulkan anggaran Rp35,4 miliar untuk mengatasi hal itu,” katanya.
Forum Komunikasi Perencanaan Pembangunan juga mengusulkan anggaran Rp10,5 miliar pada 2016 untuk penguatan tanggul permanen serta normalisasi Kali Bekasi di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu.
Salah satu titik banjir terparah di Kota Bekasi berada di Pangkalan Bambu, Kecamatan Bekasi Selatan. Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi tengah mengupayakan adanya sodetan saluran air di wilayah setempat menuju Kali Rawa Tembaga menyusul telah tingginya sedimentasi di aliran sungai setempat.
Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu diperkirakan mencapai Rp9 miliar pada 2016.
Dikatakan Tri, salah satu solusi tepat dalam upaya mengentaskan banjir di Kampung Poncol RW 26, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur adalah dengan penguatan dan peninggian tanggul permanen serta normalisasi Kali Bekasi yang membutuhkan dana Rp4 miliar pada 2016.
Persoalan banjir di Teluk Pucung, Bekasi Utara, juga membutuhkan anggaran sekitar Rp6,75 miliar untuk pembangunan tanggul dan normalisasi Kali Bekasi, sebab lokasi tersebut rawan terjadi longsor dan limpasan Kali Bekasi,” katanya.
Galang Dana Bantuan Upaya pengentasan banjir di Kota Bekasi pada 2016, kata Tri, tidak seutuhnya memanfaatkan APBD Kota Bekasi akibat terbatasnya anggaran.
Tri mengaku berinisiatif menjalin kerja sama pembiayaan program pengentasan banjir dengan memanfaatkan dana pemerintah pusat.
Tahun ini saja alokasi untuk kegiatan infrastruktur dari APBD Kota Bekasi hanya Rp650 miliar. Sebanyak 55 persen untuk jalan, dan 45 untuk pengentasan banjir,” katanya lagi.
Menurut dia, pemerintah pusat telah menyatakan kesiapannya untuk mendanai keperluan normalisasi aliran sungai sepanjang 1.500-2.000 meter x 5 x 1- 1,5 meter. Estimasi biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut diperkirakan mencapai Rp750 juta hingga Rp1,2 miliar.
Pemerintah Kota Bekasi juga berencana menghubungkan aliran bagian hulu Kali Bekasi dengan Banjir Kanal Timur milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meminimalisir banjir di wilayahnya.
Upaya itu diyakini menjadi salah satu solusi dari permasalahan banjir yang kerap melanda perumahan warga yang berada di Kecamatan Jatiasih dan sekitarnya.
“Bila debitnya sudah di atas 300 kubik per detik, bisa dipastikan puluhan ribu rumah di sepanjang bantaran Kali Bekasi terendam banjir. Namun dengan adanya sodetan menuju BKT, debit tersebut bisa diredam,” katanya.
Sodetan kali tersebut, kata dia, dimulai dari Kali Cikeas Pondok Gede, Pondok Melati, melintasi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan ditembuskan ke BKT di daerah Pulo Gebang, Jakarta.
Selain menyiapkan sodetan, pihaknya juga akan membenahi sistem aliran air di bagian hulu Kali Bekasi dengan mengalokasikan anggaran Rp5 miliar untuk membendung aliran Kali Cikeas yang menyumbang debit air Kali Bekasi.
Bendungan dalam bentuk polder air itu akan dibangun di sekitar Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, atau tepatnya di sekitar titik pertemuan antara Kali Cileungsi, Cikeas, dan Kali Bekasi.
Lahan itu diketahui milik pemerintah pusat seluas 10 hektare yang pemanfaatannya saat ini terpantau kurang maksimal.
Rencananya akan ada pengerukan di lahan itu agar bisa menjadi tempat penampungan air agar menekan debit air yang masuk ke aliran Kali Bekasi saat terjadi peningkatan debit dari kawasan Bogor.
Tri juga berencana memasang alat pengukur kecepatan aliran sungai sebagai upaya antisipasi dini terjadinya banjir di kawasan bantaran.
Pemasangan alat ukur kecepatan di Kali Bekasi ini sangat mendesak direalisasikan mengingat banyaknya pihak yang terpengaruh dengan keberadaan kali tersebut.
Dari perkiraan awal aliran air kiriman dari Bogor menuju Kota Bekasi diprediksikan membutuhkan waktu empat jam. Tapi nyatanya perkiraan itu meleset karena air kiriman akan sampai di Kota Bekasi dalam waktu 1,5 jam,” katanya.
Menurut dia, alat pengukur kecepatan air itu rencananya akan dipasang di bagian hulu Kali Cileungsi dan Cikeas yang menuju ke aliran Kali Bekasi agar penanggulangan banjir dapat lebih tertangani dengan baik dan efektif.
Artikel ini ditulis oleh:
