Jakarta, Aktual.com — Transparansi pengelolaan sektor Migas masih dirasa tidak berkeadilan oleh Bupati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Stepanus Malak. Dia merasa dirugikan dalam pembagian pajak bagi hasil.
Dia menceritakan, daerahnya memiliki empat blok Migas, namun Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) masih kalah dengan Kabupaten sekitarnya, dengan kata lain keberadaan blok migas di kabupaten itu belum mampu membawa kesejahteraan dan kemajuan pembangunan untuk masyarakat Sorong.
“Tidak ada transparansi dari Pemerintah Pusat, kenyataan di pusat begitu, bagaimana menghitung lifting minyak. sejak awal kita tidak ikut prosesnya,” kata Stepanus pada acara IPA Convention and Exhibition di Jakarta Convention Center, Jumat (27/5).
Kondisi demikian diperburuk dengan terjadinya penurunan harga minyak dunia sehingga membuat pendapatan daerah semakin berkurang dan menghambat program pembagunan yang ada.
Untuk itu dia menuntut kepada pemerintah pusat agar memperhatikan Kabupatennya. kemudian yang terpenting, dia menginginkan adanya transparansi terhadap pengelolaan Migas Kabupaten Sorong.
“Kemenkeu dan Kementerian ESDM harus transparan, masa kami yang dulu bisa hasilkan 150 ribu barel minyak per hari masih miskin, Kan lucu,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
