Ratusan ribu umat Islam dari berbagai elemen yang tergabung dalam Gerakan Bela Islam melakukan aksi unjuk rasa ke Bareskrim Polri,Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016). Dalam aksinya Gerakan Bela Islam mendesak Bareskrim Polri segera menetapkan tersangka kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan Agama.

Jakarta, Aktual.com – Puluhan ulama Madura yang tergabung dalam Aliansi Ulama Madura menyambangi fraksi PPP di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (25/10).

Kedatangan para ulama Madura itu mengingatkan agar para pemangku kepentingan terutama partai politik, agar sadar diri menjaga kondisi bangsa.

“Kami datang nggak hanya ke PPP saja, tapi beberapa orang penting para pengambil kebijakan di pemerintahan pusat. Kami hanya memohon kepada para pengambil kebijakan agar kondisi NKRI dijaga benar-benar jangan sampai terkoyak oleh permasalah politik,” kata KH. Fadholi Muh Ruham, di Ruang Rapat Fraksi PPP, Selasa (25/10).

“Kenapa, karena Indonesia merdeka bukan semata-mata oleh para politisi tapi juga oleh para syuhada, sehingga kita jadi negara berdaulat, merdeka, ini harus dipegang teguh jangan sampai terkoyak karena situasi politik,” tambahnya.

Peringatan ulama agar menjaga kondisi bangsa itu, sambung dia, mengenai penistaan agama yang dilakukan Ahok selaku gubernur DKI Jakarta.

“Kunjungan kami tekait penistaan agama, Al Qur’an, dan penistaan ulama. Ini penting untuk kita ketengahkan, karena kami yang datang para ulama,” papar dia.

“Kami sangat peduli hal ini, karena bagi kami menjaga agama, menjaga keimanan itu harus ada di atas penjagan kita terhadap yang lain, sebab Rasulullah SAW dulu bangun masyarakat Madina yang kondusif itu bersama dengan mereka yang non muslim, dimana pembangun yang ditempatkan diatas persodaraan diatas diiman bukan berdasarkan sosial, ataupun harta dan sebagainya,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam perang badar misalnya, pada barisan pasukan seorang Abu Ubaidah pamit ke Rasulullah untuk membunuh ayahnya sendiri yang berada di barisan orang musyrik yang barada pada barisan pasukan perang badar ketika itu.

“Artinya apa, pertalian darah pun harus dikalahkan dengan pertalian keimanan. Sehingga penistaan agama menjadi atensi, kami tidak ngurus politik terkait Pilkada DKI. Kami minta pengambil kebijakan kepada Kapolri dan Aparat Hukum keadilan harus jadi dasar pengusutan terhadap penista agama,” tandas Fadholi.

 

*Novrizal

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang