Jakarta, Aktual.com – Tuntutan pencopotan Dirut Perusahan Migas serta ancaman mogok kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja Pertamina dinilai Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam sebagai hal yang kurang mendasar.
“Semua harus mengutamakan kepentingan bangsa dan konsumen. Langkah mogok kerja di perusahaan seperti Pertamina akan sangat memengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai pelaku usaha raksasa sampai ultramikro di kampung-kampung,” kata Mufti, Kamis (23/12).
Bahkan Mufti pun meminta kepada seluruh pihak di PT Pertamina (Persero) untuk dapat meningkatkan koordinasi seiring adanya rencana mogok para pekerja pada 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022.
“Harus hati-hati betul. Ini ada libur akhir tahun. Momen sosial dan ekonominya sangat signifikan, termasuk ini waktunya UMKM mencari rezeki, pemulihan ekonomi. Jangan sampai mogok kerja membuat pasokan BBM membuat orang-orang kecil menjadi kesulitan,” paparnya.
Dikatakan Mufti bahwa permasalah tersebut semestinya bisa diselesaikan dengan tradisi bermusyawarah. “BUMN didirikan untuk melayani rakyat, menjadi fondasi kekuatan ekonomi rakyat. Bermusyawarahlah dengan baik. Para direksi maupun kawan-kawan bekerja kembali, membahas apa yang menjadi ganjalan, sehingga ada solusi,” ujarnya.
Untuk diketahui Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berencana menggelar aksi mogok kerja pada 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. FSPPB juga meminta Menteri BUMN mencopot Direktur Utama Pertamina.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
