Jakarta, Aktual.com — Serikat Pekerja PLN mengkritik program pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 megawatt (MW) yang dinilai akan dapat mempercepat proses privatisasi sektor kelistrikan di Tanah Air.
“Serikat Pekerja PLN tengah berusaha menghentikan berbagai upaya privatisasi listrik,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PLN Eko Sumantri, Sabtu (22/8).
Salah satu usaha yang dilakukan Serikat Pekerja PLN, ujar dia, antara lain adalah mengajukan permohonan uji materi UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagakelistrikan.
Serikat Pekerja PLN menyatakan privatisasi bakal menimbulkan sejumlah dampak negatif seperti berpotensi dilakukannya regionalisasi.
Dengan adanya regionalisasi itu, maka perusahaan pengelola listrik antarwilayah pada masa mendatang akan saling bersaing dalam menetapkan tarif beban tenga listrik yang dapat mengakibatkan tarif untuk listrik untuk masyarakat bisa meningkat.
Program megaproyek pembangkit listrik berkapasitas total 35.000 MW merupakan program andalan Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla.
Kementerian ESDM telah menetapkan 109 proyek dalam program tersebut dengan rincian daya total mencapai 36.585 MW, terdiri atas 74 proyek berkapasitas 25.904 MW yang dikerjakan pengembang listrik swasta (independent power producers/IPP) dan sisa 35 proyek berdaya 10.681 MW dikerjakan PT PLN (Persero).
Ada pun total kebutuhan investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp1.127 triliun, terdiri atas Rp512 triliun untuk proyek yang dikerjakan PLN dan Rp615 triliun dikerjakan swasta.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembangunan sektor energi di Tanah Air seperti pengembangan kelistrikan di berbagai daerah harus dapat mengutamakan pemikiran, tenaga kerja, serta permodalan dari dalam negeri.
“Kita harus berdikari kembali,” kata Jusuf Kalla dalam acara kerja sama penandatanganan Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Energi dan Pertambangan di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Senin (10/8).
Wapres mencontohkan, perusahaan yang pernah dibuatnya pernah membuat tenaga hidro-elektrik yang 100 persen merupakan hasil dari insinyur-insinyur asli RI.
Untuk itu, ujar dia, pembangunan itu diharapkan dapat tercapai selalu baik dengan otak, otot, maupun dengan kantong atau modal kita sendiri. “Kalau semuanya dari luar negeri apa yang kita dapat. Kita menjadi konsumen melulu,” katanya.
Wapres juga mengungkapkan mengapa dirinya memulai dengan energi karena sektor tersebut mempunyai anggaran yang besar seperti sekitar Rp150 triliun per tahun hanya untuk pengembangan listrik di Tanah Air.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
