Jakarta, aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan memperbaiki seluruh sistem pelayanan di jajaran Kementerian Keuangan seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Kita akan menggunakan semua saluran di dalam Kemenkeu termasuk whistle blower system di mana bisa menuntun kita kepada informasi yang harus ditindaklanjuti kalau ada keluhan dari masyarakat,” katanya di Auditorium CBB Kantor Pusat DJP di Jakarta, Selasa (3/12).
Tak hanya itu, pihaknya juga akan meningkatkan pengawasan dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti Apindo, Kadin, dan lembaga-lembaga internasional sehingga Kemenkeu bisa mendapat tanggapan langsung dari para pelaku usaha terkait hal-hal yang perlu diperbaiki.
Sri Mulyani menuturkan Kemenkeu rajin untuk memantau perkembangan di dalam masyarakat melalui sosial media sehingga permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait pelayanan jajarannya dapat diperbaiki secara cepat.
“Kemarin ada keluhan dari seseorang yang mengatakan susah dapat NPWP. Kita langsung cek minta ke Ditjen Pajak dan ditangani, dia dipanggil ternyata masalahnya bisa diselesaikan jauh lebih cepat,” jelasnya.
Kasus penyelundupan menggunakan metode splitting atau memecah barang pesanan jasa titipan (jastip) di Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada September 2019 lalu juga menjadi pelajaran bagi Kemenkeu untuk terus melakukan perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan.
“Kita memahami modus penyelundupan itu berbagai cara termasuk splitting. Jadi teman-teman DJBC juga sudah makin meningkatkan kemampuan mereka,” ujarnya.
Termasuk kasus terbaru mengenai maskapai Garuda Indonesia yang diduga membawa sparepart motor gede (moge) Harley Davidson langka dari Prancis ke Indonesia, Menkeu menuturkan akan melakukan perbaikan penanganan intelijen agar kejadian serupa tak terulang.
“Kita akan terus memperbaiki penanganan dan intelijen kita yaitu DJP dan DJBC sehingga kita bisa menanganinya secara sekaligus,” ujarnya.
Sri Mulyani pun menekankan bahwa seluruh pegawainya harus memiliki integritas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara ikhlas dan menolak adanya korupsi sehingga bisa lebih berkontribusi dalam memajukan Indonesia melalui pengelolaan anggaran yang efisien.
“Berbagai upaya terus menjaga Kemenkeu dari tindakan korupsi itu tantangan yang menjadi perhatian meskipun Kemenkeu banyak sekali raihan prestasi,” katanya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin