Jakarta, Aktual.com – Laju kemiskinan di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), perbaikannya berjalan stagnan. Selama 2,5 tahun pemerintahannya, kemiskinan tak jauh dari 10 persenan dari total penduduk Indonesia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), orang miskin di Indoneis per Maret 2017 sebanyak 10,64 persen alias mencapai 27,77 juta orang miskin. Angka tersebut masih stagnan dibanding enam bulan sebelumnya. Pada September 2016 posisinya di angka 10,70 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengaku masih kesusahan untuk menurunkan laju kemiskinan ke bawah 10 persen. Dirinya tak punya jurus jitu untuk menekan angka kemiskinan. Hanya kebijakan ekstrem yang diharapkannya.
“Penurunan kemiskinan di bawah 10 persen membutuhkan upaya ekstra dari pemerintah. Apalagi itu bicara kemiskinan inti yang makin dalam, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah harus ada kombinasi (dengan kebijakan lain),” keluh Menkeu di Jakarta, Selasa (18/7).
Untuk itu, pemerintah menyebut akan menguatkan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. “Bahkan langsung memberikan bantun ke masyarakat miskin,” kata dia.
Makanya, kata dia, kombinasi program lain dari Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) serta membangun infrastruktur desa perlu dilakukan.
“Termasuk juga dengan meningkatkan pendapatan petani itu akan sangat penting memerangi kemiskinan,” ujar Menkeu.
Sebelumnya, Kepala BPS Suhariyanto menegaskan, dari jumlah penduduk miskisn 27,77 juta itu mayoritas tinggal di desa. Hingga Maret 2017 sebanyak 17,67 juta orang orang miskin yang tinggal di desa.
“Atau sebantak 13,93 persen. Sedang orang miskin di perkotaan sebanyak 7,79 persen atau 10,34 juta orang,” jelas Suhariyanto.
Untuk itu, agar masyarakat miskin memiliki penghasilan yang lebih besar dan mampu keluar dari jurang kemiskinan, maka pemerintah harus mampu sejahterakan petani.
“Karena daerah perdesaan itu jadi pusatnya orang miskin. Apalagi 51 persen masyarakat miskin di desa itu mayoritas di sektor pertanian. Maka pemerintah harus sejahterakan petani dan meningkatkan upah petani,” jelas Suhariyanto.
Laporan Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
