Stabilisasi Harga Beras, DPR Minta Presiden Bentuk Badan Pangan Nasional

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi IV DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Daniel Johan menyebut selama masalah fundamental Badan Urusan Logistik (Bulog) belum teratasi apa pun kebijakan pemerintah soal pangan tidak akan efektif.

Karena kalau hanya memperluas peran Bulog dengan menambah Tata Niaga pangan lainnya, jagung dan kedelai, selain beras, tentu tidak mengatasi masalah.

“Masalah fundamentalnya adalah yang bisa menangani stabilitas harga bukan BUMN, tapi Badan Pangan Nasional yang langsung di bawah Presiden. Badan ini akan mempunyai kekuatan lebih,” kata dia, kepada Aktual.com, Minggu (20/3).

Jika dibentuk badan seperti itu permasalahan mahalnya harga dapat diatasi. Karena segala permaslahan yang membuat harga pangan tinggi akan cepat dicarikan solusinya.

“Dengan begitu Badan ini punya kemampuan untuk menyerap seluruh hasil panen petani,” tegas Daniel

Selama ini Bulog dalam menyerap hasil petani, terutama beras, selalu didasari oleh harga pokok petani (HPP). Seharusnya, Bulog tidak terpaku dengan HPP, justru mestinya lebih tinggi dari HPP atau mengikuti harga pasar.

“Kalau misalnya HPP-nya Rp3.800 per kg tapi harg pasar Rp4.300, mana mau petani dibeli lebih murah? Ini artinya justru Bulog memaksa petani tetap miskin,” terangnya.

Untuk itu, reformasi Bulog jadi Badan Pangan Nasional harus secepatnya. “Makin cepat makin baik. Kalau tidak, permasalahan harga pangan tinggi akan terus terjadi. Bukan dengan hanya memperluas peran Bulog menjadi mengurusi tata niaga jagung dan kedelai,” tandas dia.

Selama ini Bulog hanya banyak melakukan impor beras, tapi faktanya harga beras di konsumen itu tetap tinggi. “Jika ternyata harga masih naik, berarti memang (kebijakan impor Bulog) belum efektif,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Bulog untuk menangani tata niaga tak hanya beras, tapi juga jagung dan kedelai di dalam negeri agar stok pangan tetap terjaga. Untuk itu, pemerintan akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Tugas Bulog tak hanya menangani tata niaga beras, tapi sekaligus juga jagung dan kedelai. Presiden sudah menyetujui Perpres itu. Bulog diharapkan menjadi penyangga harga pangan nasional,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung belum lama ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan