“KUHAP telah mengatur, kalau mau mendakwa si A, ya harus A yang diperiksa beserta saksi-saksinya. Enggak boleh, saksi untuk orang A, mendakwa B. Tidak adil bagi B. KUHAP sudah atur hal seperti itu,” jelasnya.
Berkaitan dengan status JC Nazaruddin, MA sejauh ini belum mendapatkan informasi status itu menyangkut kasus yang mana.
“Status JC Nazaruddin untuk kasus yang mana, belum jelas. Saya tidak bisa komentar apa-apa, karena kalau orang sudah di dalam, bisa bebas ngomong apa saja. Bisa jadi itu pernyataan politis,” tegas Abdullah.
Nazaruddin sendiri diduga terlibat dalam banyak kasus korupsi. Bahkan KPK pernah merilis adanya 163 proyek pemerintah yang diduga terindikasi korupsi dengan melibatkan Permai Group, perusahaan bikinan Nazaruddin.
Melalui Permai Group inilah Nazaruddin dengan kekuasannya membagi-bagikan proyek pemerintah kepada pihak ketiga, baik swasta dan BUMN dengan mengutip fee berkisar antara 20%-40% dari nilai proyek.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
