Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyayangkan penahanan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi yang juga kolega satu partainya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sanusi ditahan terkait kasus dugaan suap pada Rancangan Peratuan Daerah (Raperda) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta 2015-2035, serta Raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara. (Baca: Sanusi Sebut Kerabat Pejabat Pemprov DKI Rancang Pemulusan Reperda Reklamasi).
Fadli mengatakan, partainya akan menindak tegas Sanusi jika terbukti melanggar hukum. Namun, Fadli menyarankan agar Sanusi membongkar semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi pembangunan reklamasi teluk Jakarta itu. (Baca: Tak Hanya Bos Sedayu Group, Imigrasi Juga Diminta KPK Cekal Pihak Lain Inisial S).
“Terkait dengan masalah DKI kita prihatin dengan yang terjadi sebagai seorang kolega parpol. Jelas sikap Gerindra sejak awal pak Prabowo sebagai ketum menyampaikan jauh hari jangan sampai ada terhadap pelanggaran konstitusi UU hukum karena ada sanksi tegas kalau sudah terbukti. Kita tentu anut asas praduga tidak bersalah. Tapi ini sudah jelas. Oleh karena saran saya kepada Sanusi jangan tanggung bongkar aja semua,” ujar Fadli di Jakarta, Senin (4/4).
Menurutnya, Sanusi harus mengatakan sesuatu yang diketahuinya dengan jujur agar jelas ada konspirasi apa dibelakang kasus tersebut. (Baca: Inisial S yang Dicekal KPK Staf Khusus Ahok?).
“Siapa yang terlibat buka saja. Apalagi menyangkut kasus besar reklamasi ini. Ini juga terkait kasus lain, sumber waras dibongkar saja semua. Siapa, mengapa, apa motivasinya. Jangan seolah-olah nanti dibalik diperas. Jangan begitu, ini kan disuap, jelas,”
“Jangan ada modus seperti di Karawang,” ucap Fadli.
Dalam kasus ini, Fadli berharap KPK tak tebang pilih dalam menuntaskan kasus reklamasi tersebut. Bahkan, jika pemda DKI Jakarta ikut terlibat maka KPK diminat tak segan-segan mencokot Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Jangan tebang pilih. Kita dukung langkah KPK kalau mau berantas, berantas sampai akar jangan tanggung. Apa yang terjadi kemarin harus bongkar,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
