Jakarta, Aktual.co — Dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi VI gedung DPR RI Senayan, Menteri BUMN Rini Soemarno mengajukan rencana penyertaan modal negara (PMN) untuk 35 BUMN untuk tahun 2015 senilai Rp48,01 triliun. Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno seolah tanpa ragu semakin menyiksa rakyat, setelah menyerahkan harga BBM dan Elpiji ke harga pasar dirinya mengusulkan pemerintah mensubsidi BUMN dalam APBNP 2015 mencapai Rp72 triliun.
“Pemerintah tanpa ragu ragu mencabut berbagai macam subsidi untuk rakyat, sementara sisi lain pemerintah justru mengusulkan mensubsidi perusahaan BUMN dalam jumlah yang sangat fantastis Rp72 Triliun,” ujar peneliti ekonomi-politik Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng di Jakarta, Kamis (22/1).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa salam RAPBN 2014 pemerintah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBNP senilai Rp72,97 triliun, meningkat senilai Rp67,86 triliun dibandingkan usulan sebelumnya. Diantara BUMN yang mendapatkan PMN cukup besar adalah PT. SMI Rp20,3 triliun, PT. Antam Rp7 triliun, Bank Mandiri Rp5,6 triliun.
Melihat kondisi keuangan BUMN saat ini, lanjutnya, pemerintah hendak menyelamatkan BUMN yang tengah sekarat akibat utang luar negeri yang menumpuk. Selama ini BUMN dikerahkan untuk mencari utang luar negeri. Pemerintah menikmati aliran utang luar negeri BUMN sebagai penerimaan devisa.
“Utang LN BUMN dijadikan bantalan untuk menjaga nilai Rupiah. Demikian pula dengan pejabat BUMN menjadikan kesempatan ini untuk menumpuk kekayaan, gaji besar, dan fasilitas mewah,” tegasnya.
Selain itu, perusahaan BUMN dikerahkan untuk mencari untung dengan memeras rakyat, misalnya dengan menaikkan tarif listrik, menaikkan harga gas, menaikkan harga pupuk, menaikkan tarif jalan tol, menaikkan bunga kredit, dengan menggunakan berbagai alasan dan argumentasi.
Hasilnya, seluruh BUMN yang mendapatkan PMN tersebut selalu mengumumkan untung besar, hasil mengeruk rakyat dan hasil rekayasa laporan keuangan mengubah utang menjadi penerimaan.
“Saat ini, ketika utang BUMN menumpuk, APBN yang notabene bersumber dari pajak rakyat justru dikeruk untuk membailout BUMN, atau apakah ini merupakan ambisi bagi-bagi mega proyek pemerintahan Jokowi kepada pemilik modal di sekelilingnya,” tutupnya.
Untuk diketahui, PNM yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno ditengarai rawan dengan kepentingan dan kongkalikong perusahaan BUMN dengan Kementerian BUMN. Beberapa waktu lalu, Kemenkeu berencana untuk meleburkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Hal tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki lembaga pembiayaan infrastruktur yang lebih kuat dan memadai.
“Ini agar SMI menjadi lembaga pembiayaan yang kuat, apalagi selama ini PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) tidak bisa bergerak lincah,” ujar Menkeu Bambang Brodjonegoro.
Untuk melancarkan proses penggabungan tersebut, pemerintah telah menyiapkan penyertaan modal negara sebesar Rp18,4 triliun untuk SMI, yang awalnya merupakan aset serta modal untuk PIP, dalam RAPBN-Perubahan 2015.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
