Warga memeriksa meteran listrik di Rumah Susun Bumi Cengkareng Indah, Jakarta, Sabtu (21/1). Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menyatakan tarif listrik daya 900 VA non-subsidi akan naik per KWh sebanyak 32 persen. Kenaikan tersebut akan dilakukan bertahap dalam tiga bulan ke depan, pada bulan Januari-Maret-Mei. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI ), Satya Widya Yudha menagih janji pemerintah untuk memberikan subsidi listrik tetap sasaran, pasalnya pemerintah telah melakukan pencabutan listrik golongan 900 VA terhadap 19 Juta pelanggan dengan dalih penertiban subsidi agar tepat sasaran, namun ternyata sebayak 2,44 juta rumah tangga miskin malah turut dicabut subsidi hingga menjadikan subsidi listrik semakin tidak tepat sasaran dan membuat rakyat miskin semakin miskin.

Karena itu Satya Widya Yudha meminta pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan apa yang seharusnya didapa oleh rakyat miskin sesui dengan perintah perundangan-undangan.

“Pemerintah telah mengakui adanya kelalaian terhadap pendataan pengguna listrik yang sejatinya layak untuk disubsidi. Maka dalam hal ini pemerintah harus bertanggungjawab dan Kementerian Keuangan harus menyiapkan anggaran itu. Kita minta pemerintah menepati janjinya supaya subsidi itu tepat sasaran,” tegasnya kepada Aktual.com, Kamis (3/8).

Untuk diketahui mengenai jumlah 2,44 juta rumah tangga ini berawal pada Januari 2017 pemerintah mencabut subsidi listrik 900 VA kepada 19 juta pelanggan dari jumlah pengguna 23 juta rumah tangga. Seiring berjalan waktu dan menuai protes publik, Kementerian ESDM bersama PLN mengevaluasi kembali validasi data 19 juta atas rekomendasi dari TNP2K.

Dari penelusuran itu, alhasil ditemukan sebanyak 2,44 juta ruhan tangga memang diketahui miskin dan layak menerima subsidi. Angka 2,44 juta ini sebelumnya menjadi bagian dari 19 juta yang ikut dicabut subsidi.

Karena itu, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR mengakomodir dan menganggarkan kembali tambahan rumah tangga tersebut pada RAPBN-P 2017.

Pada APBN 2017 subsidi dianggarkan Rp44,98 triliun dengan jumlah pemenerima sebanyak 4,1 juta rumah tangga. Dengan penambahan 2,44 juta rumah tangga, Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM menyepakati tambahan anggaran menjadi Rp 7,1 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS