Jakarta, Aktual.com – Rencana Kementerian ESDM untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 disorot banyak pihak bukan kebijakan yang tepat.
Pasalnya, di saat harga pangan masih tinggi ditambah daya beli masyarakat yang juga kurang kuat dirasa akan semakin memberatkan masyarakat. Apalagi dampak lanjutannya akan mengakibatkan laju inflasi kian meroket.
“Mestinya pemerintah harus lebih hati-hati (dalam kebijakan BBM). Sebab, dengan pemangkasan subsidi solar dan dilepas ke mekanisme pasar itu kontribusi ke peningkatan inflasinya sangat signifikan. Sepertinya pemerintah kurang peka,” terang Direktur Riset CORE Indonesia, Mohammad Faisal di Jakarta, Selasa (14/6).
Pemerintah sendiri sudah mengajukan pemangkasan subsidi BBM solar dari yang semula Rp1.000 per liter menjadi Rp350 per liter atau dipangkas Rp650 per liter.
Apalagi memang dampak lanjutan dari kebijakan BBM ini, jika harganya naik akan langsung berpengaruh ke sektor lain. Seperti kenaikan tarif transportasi atau harga pangan. Akan tetapi, jika harga BBM turun, maka dampaknya tidak otomatis langsung ikut menyesuaikan.
“Kita lihat yang terbaru kenaikan harga BBM di 2015 lalu. Itu dampaknya langsung. Makanya kami lihat, inflasi yang akan terjadi dari kebijakan ini bakal lebih tinggi dari inflasi pangan saat Lebaran,” ujar dia.
Sejauh ini, BBM solar ini selain digunakan oleh transportasi umum juga digunakan oleh transportasi angkutan barang komoditas pangan dan lainnya. Sehingga sudah barang pasti harga pangan juga akan melambung tinggi.
“Kami harap pemerintah pusat dan daerah harus mencarikan formulanya misalnya ada insentif tertentu. Agar pemangkasan subsidi ini tidak semakin membebani masyarakat,” tegas Faisal.
Kemungkinan kebijakan ini akan diterapkan pada semester-II 2016 ini. Sehingga inflasi akhir tahun bisa meninggi.
“Kalau begitu, bisa jadi inflasi di November-Desember dan menjelang akhir tahun akan tinggi. Ini yang perlu diwaspadai. Makanya pemerintah juga perlu membahas dengan pihak terkait, seperti Organda,” papar dia.
Dia sendiri memang memaklumi bahwa penerimaan negara dari sektor pajak akan jauh dari target, maka kebijakan pemerintah melakukan pemangkasan anggaran subsidi.
“Tapi mestinya untuk subsidi BBM solar jangan dipangkas. Karena ini sensitif,” tutup Faisal.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
