Jakarta, Aktual.com-Rencana pemerintah ingin menerapkan subsidi tertutup LPG 3 Kg mendapat sanggahan dari Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi). Program ini dinilai tidak adaptif dengan kondisi masyarakat di Indonesia.
Dengan melalui proses transaksi e-money yang diterapkan menggunakan kartu e-banking, cara seperti itu tidak akan pernah menjangkau seluruh masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi. Masalah lain terkait dengan akses jaringan pembayaran elektronik yang belum seluruhnya bisa dilakukan di daerah terpencil.
“Saya tidak setuju dengan distribusi tertutup. Kalau pemerintah bikin program itu yang berpijak di bumi. Orang kampung disuruh pakai kartu, mau gesek dimana? Emangnya di kampung-kampung, apalagi di luar pulau Jawa, emang ada gesekan kartu, ATM aja nggak ada. Akhirnya orang nggak bisa pake kartu, ngamuk,” kata Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria, Kamis (24/11)
Maka dari itu dia meminta pemerintah mengkaji ulang atas rencana tersebut. Seharusnya menurut Sofyano pemerintah harus membuat mekanisme sesederhana mungkin dan menyerap semua masyarakat yang memang membutuhkan subsidi tersebut.
“Seharusnya orang miskin yang akan disubsidi itu, kasih bantuan langsung misalkan per enam bulan. Setelah itu dia akan leluasa membeli dari berbagai tempat dan tentu cara ini sangat simpel,” tandasnya.
Sementara itu pada saat bersamaan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), I Gusti Nyoman Wiratmaja menyampaikan subsidi tertutup ini akan diberlakukan tahun 2017.
“Program subsidi ini kita akan terapkan tahun 2017. Saat ini kita intensif pembahasan. Pertama adalah dengan cara memberikan kartu,setiap bulan boleh beli 3 tabung. Kedua subsidi langsung, kartu itu diisi setiap bulan bisa beli dengan harga HET Rp15.000 hingga Rp16.000 per tabung,” tandasnya.
* Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Dadangsah Dapunta
