Bupati Pati, Sudewo saat didemo oleh massa aksi

Pati, aktual.com – Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan publik setelah secara terbuka menantang warga Pati, Jawa Tengah, untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Meski berpotensi menuai protes dalam jumlah besar, Sudewo menyatakan tak merasa gentar dan justru memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi.

“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo dikutip dari video pendek yang tersebar di media sosial.

Ia bahkan menyebut bahwa dirinya tidak keberatan jika jumlah massa mencapai puluhan ribu orang, bukan hanya lima ribu pendemo seperti yang sempat disebutkan.

“Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” ucap dia.

Pada Minggu, 18 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Pati menyetujui adanya kenaikan PBB-P2 sebesar sekitar 250 persen. Keputusan ini diambil setelah rapat antara Sudewo, para camat, serta anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati).

Menurut Sudewo, kenaikan tarif PBB ini diperlukan untuk mendongkrak pendapatan daerah yang akan digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan.

“Kami berkoordinasi untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan. Kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” kata Sudewo dikutip dari keterangan tertulis pada laman resmi humas.patikab.go.id.

Ia membandingkan penerimaan PBB Kabupaten Pati yang hanya sebesar Rp29 miliar dengan kabupaten tetangga seperti Jepara (Rp75 miliar), Rembang, dan Kudus (masing-masing Rp50 miliar). Padahal, lanjutnya, secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati dinilai lebih unggul.

Sudewo berharap bahwa kebijakan kenaikan PBB ini dapat mengatasi berbagai tantangan pendanaan pembangunan daerah, terutama infrastruktur jalan dan layanan publik lainnya.

“Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini,” tutur Sudewo.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain