Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) berbincang dengan Dirut PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto (kanan) usai mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Ke-70 Pertambangan dan Energi di Plaza Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (28/9). Dalam sambutannya, Sudirman Said mengajak pemangku kepentingan, pejabat dan pegawai di Kementerian ESDM untuk meneladani perjuangan tokoh geologi nasional Arie Frederick Lasut dalam mengusahakan kekayaan energi nasional untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat umum. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/15.

Jakarta, Aktual.com — Manajer Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi menuding Menteri Energi Sumberdaya dan Mineral, Sudirman Said serta PT Pertamina (Persero), telah melakukan manipulasi dan membohongi masyarakat.

Pasalnya PT Pertamina telah melakukan praktik pemerasan terhadap rakyat melalui penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) denga harga yang tinggi, padahal harga minyak dunia telah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

“Kita mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas Pertamina, boleh dikatakan dengan keadaan seperti ini Pertamina membohongi masyarakat,” katanya kepada Aktual.com di Jakarta, Rabu (17/2).

Menurutnya pemerintah harus melakukan transparansi, jangan samapi tingkat antara harga pasar dunia denang penjualan di Indonesia keuntungannya terlalu tinggi.

“Pasti ada keuntungan disitu, kata Menteri ESDM untuk menutupi hutang kerugian Pertamina, tapi berapa jumlahnya, terus seving keuntungan sehari dengan selisih harga sekarang berapa? Kemudian kalau Pertamina klaim untuk menutupi kerugian sebelumnya, berati BPK harus mengaudit harga minyak dunia selisih dengan harga minyak di Indonesia,” cecarnya.

Menurutnya Pertamina tidak akan bisa menjawa sampi kapan rentang waktu untuk menutupi atas klaim kerugian, karena klaim tersebut menurutnya hanya manipulasi pertamina saja.

Disisi lain dia mengatakan; kalau alasan Pertamina bahwa dana keuntungan tersebut sebagai saving untuk menutupi harga minyak jika minyak dunia terjadi kenaikan, menurutnya argumen tersebut sangat memaksakan.

“Tidak bisa bisnis seperti itu, apalagi ini untuk kepentingan publik, belaja publik harus seminimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, makanya harga BBM harus diturukan agar mendorong daya beli masyarakat dari kebutuhan lainnya,” pungkas Apung.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan