Menteri ESDM, Sudirman Said mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016). Raker tersebut membahas dua persoalan pokok utama, yakni ketenagalistrikan dan seleksi atau fit and proper test pimpinan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hadir dalam rapat, Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja, Dirjen Minerba Bambang Gatot, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, dan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said ngotot tetap ingin mencabut subsidi listrik pada 18 juta pelanggan listrik 900 Volt Ampere (VA) yang dianggapnya tidak layak mendapat subsidi, namun dia masih mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengeksekusi keinginannya itu.

“Kita menyesuaikan tarif yang tidak berhak menerimannya, hanya saja apakah tahun ini atau tahun depan, tapi yang pasti tidak dilakukan pada bulan puasa atau lebaran ini,” kata Sudirman di Gedung DPR-RI saat menjelang Rapat Kerja dengan Komisi VII, Selasa (14/6).

Sedangkan hasil rapat kerja sebelumnya yang dilakukan pada 8 Juni 2018, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM agar tidak melakukan penyesuaian TTL bagi pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA pada RAPBN P 2016.

Seperti diketahui bahwa jumlah pelanggan rumah tangga yang menerima subsidi saat ini mencapai 22 juta, namun hasil verifikasi Dirjen Ketenagalistrikan menafikan bahwa yang berhak menerima subsidi hanya 4 juta pelanggan saja. Sehingga pihaknya akan mencabut sebanyak 18 juta pelanggan yang menggunakan 900 volt ampere (VA).

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jarman menceritakan bahwa munculnya data berjumlah 18 juta pelanggan yang akan dicabut subsidi itu berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K), kemudian data tersebut dicocokkan dengan data pelanggan yang ada di PT PLN (persero)

Sementara itu berdasarkan informasi yang diterima Aktual.com bahwa metodologi penyisiran rumah tangga miskin yang dilakukan TNP2K tidak secara total namun melainkan metode sampling random.

Metode itu dilakukan dengan alasan keterbatasan anggaran, namun hasilnya menjastifikasikan jutaan pelanggan rumah tangga untuk dicabut subsidi, tentu saja hasil itu sangat konyol dan tidak dapat dibuktikan secara akurat.

Kemudian Anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR-RI) dari Komisi VII, Ramson Siagian pernah meminta pemerintah meninjau kembali jumlah 18 juta pelanggan listrik 900 volt ampere (VA) yang terancam dicabut subsidi.

Karena dia melihat angka itu sangat besar dan dia juga meyakini bahwasanya masih banyak masyarakat yang memang harus di subsidi.

“Harus betul-betul selektif karena itu masih banyak yang harus disubsidi, kata Ramson di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (12/4).

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Arbie Marwan