Jakarta, Aktual.com — Direkrur EmrusCorner, Emrus Sihombing, menilai kewajiban sumbangan Rp1 miliar calon Ketum Golkar membuat Partai Golkar tidak produktif kedepannya.
“Biaya Munaslub Golkar yang bersumber dari sumbangan setiap Balon Ketum yang semula Rp20 miliar menjadi Rp1 miliar sangat tidak produktif bagi Golkar kedepan,” ucap dia melalui keterangan tertulisnya, Jumat (6/5).
Terlepas pro-kontra dari para balon, jika sumbangan tersebut terus dipertahankan maka akan menimbulkan adanya kontra produktif, yakni penilaian yang kurang baik dari publik.
Terlebih, selama ini, partai berlambang Pohon Beringin itu menjual ‘Suara Golkar Suara Rakyat’. Walhasil, opini publik yang buruk akan membawa dampak buruk bagi pengurus Golkar ke depannya.
Emrus menjelaskan, ada tiga alasan kurang produktifnya sumbangan Rp1 miliar tersebut. Pertama, sumbangan tersebut bisa diartikan sebagai satu cara untuk mengganjal tokoh-tokoh tertentu yang memiliki idelisme dalam membangun Golkar sebagai partai modern yang menolak terhadap politik uang.
“Tokoh semacam ini selalu berjuang dengan idealisme murni. Karena itu, ia lebih cenderung menolak sumbangan miliaran rupiah tersebut,” ujarnya.
Sebabnya, jika tokoh-tokoh semacam ini ditiadakan, Golkar akan dipandang sebagai pencetak tokoh-tokoh yang tidak mewakili rakyat, melainkan wakil partai ataupun wakil ketum.
“Kedua, tokoh yang brilian yang ada di tubuh Golkar sulit muncul memimpin Golkar,” tambah Emrus.
Emrus meyakini, Golkar memiliki banyak kader muda yang berpotensi di daerah-daerah dan pusat. Kader yang mempunyai idealis, reformis, kreatif ataupun semangat untuk mengembangkan Golkar kedepannya dalam bersaing dengan partai-partai lain di Pileg ataupun Pilpres.
“Disadari atau tidak, dari aspek semiotika politik penentuan sumbangan miliaran rupiah tersebut dapat dimaknai sebagai upaya membonsai tokoh idealis-reformis memimpin Golkar. Padahal, bila Golkar meniadakan sumbangan tersebut, niscaya muncul pemimpin baru Golkar yang luar biasa,” jelas dia.
Terakhir, lanjut Emrus, bila kewajiban sumbangan tersebut diteruskan, maka Golkar akan dijuluki publik sebagai partai elitis yang hanya dapat dipimpin oleh seseorang yang memiliki kapital.
Oleh karena itu, Golkar disarankan segera mencabut persyaratan Rp1 miliar, sehingga Golkar dapat dipandang sebagai partai yang sungguh-sungguh menjadi partai yang menyatu dengan rakyat.
Artikel ini ditulis oleh:
