Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo menantang pemerintah untuk berani mengalih kelola pertambangan yang tengah digarap oleh PT Freeport Indonesia, karena perusahaan itu dinilai telah melanggar kontrak dan mengingkari kewajiban divestasi.
Menurut Mukhtar, jika pemerintah beralasan terkait masalah kesiapan sumber daya manusia yang belum mumpuni, hal itu merupakan suatu bentuk kenaifan, karena dia menilai BUMN Antam memiliki kemampuan yang jauh lebih daripada cukup untuk mengoperasikan tambang yang ada di Papua itu.
“Potensi anak bangsa luar biasa, hanya pemerintah sendiri yang tak memberi ruang maksimal kepada mereka. Sekarang saya tantang pemerintah, apa serius berhadapan dgn Freeport? jika serius, maka mari menyatukan langkah dgn transparan, agar segenap rakyat menyaksikan peristiwa bersejarah ini (alih kelola),” katanya secara tertulis, Sabtu (18/3).
Namun jika pemerintah tidak berani merealisasikan hal itu, maka dia menganggap sengketa antara Pemerintah dengan Freeport hanyalah sebagai ajang ‘dagelan’
“Tapi jika tidak, maka sanya anggap Pemerintah bermain-main. Tak ada bedanya dengan Freeport. Bisa jadi keduanya juga sedang membuat dagelan,” ujarnya.
“Entah berapa banyak serinya, ujung-ujungnya oknum pejabat tertentu yang menikmati hasilnya. Memanfaatkan Lambang negara dan atas nama Rakyat Indonesia sebagai tameng,” tandas Tompo.
Laporan: Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
