Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyayangkan keputusan Menkumham,Yasonna Hamonangan Laoly yang mengeluarkan surat keputusan mengakui kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol sebagai kepengurusan Partai Golkar yang sah.
Menurutnya, keputusan itu adalah bentuk intervensi pemerintah atas permasalahan internal partai.
“Kita (Jokowi dan KMP) sudah membangun saling pengertian untuk tidak saling mengganggu dan mengintervensi diantara partai. Tapi sayangnya pemerintahan saat ini tidak berpegang pada komitmennya untuk melakukan itu dengan keluarnya keputusan Kemenkumham terkait persoalan internal partai,” ujar Fahri, ketika dihubungi di sela-sela kunjungan kerja di Papua Barat, Rabu (11/3).
Wasekjen PKS ini pun mengingatkan Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan kinerja para menterinya. Sebab, apabila langkah pembantunya yang salah dibiarkan, maka politik yang tidak sehat ini akan terus terjadi dan bakal membuat proses pembangunan terganggu.
“Apa yang dilakukan Menkumham akan membuat munculnya kembali polarisasi politik yang selama ini sudah mulai hilang,” katanya.
Dia mengingatkan, Jokowi sebagai eksekutor pembangunan bahwa jika pembangunan tidak berjalan, maka rakyat yang sangat dirugikan dan pemerintah yang paling dianggap bertangungjawab. “Saya tidak tahu siapa yang suruh Yasonna melakukan hal itu, tapi jelas ini akan mengganggu pemerintahan. Tolong kembalikan suasana kondusif,” ujar Fahri.
Presiden sebagai penanggungjawab menurutnya harus menjaga dan tidak merusak suasana baik. Dia pun mengingatkan pesan politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk tidak saling intervensi.
“Ingat pesan politik Ibu Mega, bahwa cukup PDIP saja di era orde baru menjadi korban intervensi kekuasaan. PDIP sekarang jadi penguasa sama sekali tidak boleh melakukan apa yang pernah orang lain lakukan terhadap PDIP,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
