Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Jakarta, Aktual.com – Surat panggilan KPK terhadap Ketua DPRD Papua Yunus Wonda beredar. KPK menegaskan bahwa surat panggilan itu palsu.

“Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi beredarnya Surat Panggilan Palsu berlogo dan berstempel KPK yang menyebut adanya pemanggilan kepada pihak-pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana pengelolaan dana PON XX 2020,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (22/9).

Ali mengatakan surat palsu itu meminta pihak yang disebutkan dalam surat itu untuk menghadap KPK dan BPK. Hal itu guna diperoleh kesaksian yang bersangkutan terkait perkara dugaan korupsi.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak terprovokasi atas beredarnya surat panggilan palsu berlogo dan berstempel KPK di wilayah Papua itu.

“KPK tegas meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK,” ucapnya.

Sebelumnya, kata Ali, KPK menerima informasi beredarnya surat panggilan palsu tersebut yang menyebut adanya pemanggilan kepada pihak-pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana pengelolaan dana PON XX Papua

“Dalam surat yang tertanggal 21 September 2022 tersebut, ditandatangani Muh Ridwan Saputra yang disebut sebagai penyidik. Namun, KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK atas nama tersebut,” paparnya.

Selain itu, surat palsu tersebut juga menyatakan kepada pihak tersebut untuk menghadap kepada penyidik KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk didengar keterangannya dan kesaksiannya dalam penggunaan dan pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional XX Papua.

Dalam surat tersebut, pihak yang dipanggil adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yunus Wonda.

KPK mengungkapkan surat palsu tersebut diketahui beredar di wilayah Papua dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain ataupun dengan modus-modus lainnya.

“Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku sebagai pegawai atau berkorespondensi dengan identitas KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan atau sejenisnya, segera laporkan ke pusat panggilan 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat,” tegas Ali.

(Warto'i)