Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Surya Paloh mempersilakan Presiden Joko Widodo mengganti menteri asal partainya, jika dinilai kurang efektif dalam kinerjanya.
“Kami tidak masalah, jika ada menteri asal Nasdem yang diganti, sebab itu hak prerogatif Presiden,” ujar dia kepada wartawan usai menggelar konsolidasi dengan pengurus DPW Partai Nasdem Jawa Timur menjelang pilkada serentak di Surabaya, Sabtu (25/7).
Menurut dia, jika pergantian kabinet diperlukan saat ini sebagai bentuk perbaikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, maka pihaknya sangat mendukung meski harus mengorbankan menteri asal partainya.
Kendati demikian, pihaknya memandang pergantian menteri bukan merupakan cara menyelesaikan permasalahan secara singkat, dan juga bukan obat mujarab memperbaiki segalanya.
“Pergantian ini memang bagian dari penyelesaian masalah, tapi belum tentu bisa menyelesaikan masalah, apalagi secara instan,” ucap politisi berlatar pengusaha tersebut.
Dia juga meminta kepada partai politik yang kadernya dipercaya duduk di Kabinet Kerja, namun terdampak pergantian oleh Presiden maka tidak perlu marah-marah.
“Jangan kemudian marah. Ini karena awalnya sepakat koalisi tanpa syarat atau tanpa bagi-bagi kursi. Sekali lagi, pergantian merupakan hak prerogratif presiden,” katanya.
Partai Nasdem, kata dia, meski bagian dari koalisi, namun berjanji tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat. “Tapi, saya tidak setuju jika ada yang bilang pemerintah sekarang tidak bekerja apa-apa. Nasdem juga akan tetap kritis terhadap pemerintahan yang baru berjalan belum setahun ini,” katanya.
Sementara itu, sebelum digelar konsolidasi juga digelar unjuk rasa menentang kepemimpinan Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Effendy Choirie (Gus Choi) yang dipandang tak layak.
Peserta aksi juga melayangkan beberapa tuntutan kepada Surya Paloh, antara lain menolak segala tindakan Gus Choi yang mempersonilisasi institusi partai, gaya kepemimpinan Gus Choi telah menimbulkan gejolak di sejumlah pengurus kabupaten/kota di Jatim, menolak segala tindakan yang tidak mengindahkan AD/ART.
Terkait aksi tersebut, Surya Paloh mengaku memperhatikan dan menilai unjuk rasa kader merupakan bagian dari demokrasi. Pada kesempatan tersebut, dia juga memberi pengarahan khusus kepada 11 pasangan calon kepala daerah di Jatim yang diberi rekomendasi, yakni Kabupaten Tuban, Mojokerto, Sidoarjo, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Malang, Banyuwangi, Jember, Sumenep, dan Kota Blitar.
Konsolidasi diikuti sekitar dua ribu kader dan simpatisan partai, serta dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo dan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Selain itu, pada Sabtu malam ini, politisi kelahiran Banda Aceh tersebut menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Masjid Al-Akbar Surabaya dan memaparkan visi kebangsaannya sebagai rangkaian dari Pra-Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
