Jakarta, Aktual.com – Sawit Watch (SW) menyayangkan konflik agraria yang berujung kekerasa antara masyarakat Desa Pauh 1 dengan Perusahaan London Sumatra (Lonsum), Musirawas Utara, Sumatra Selatan.
Spesialis advokasi dan Kampanye SW, Zidane mengatakan, tidak seharusnya aparat keamanan diterjunkan untuk berada pada konflik agraria dengan masyarakat yang pada akhirnya berujung dengan kekerasan.
“Tidak seharusnya dilakukan penanganan secara represif atas konflik agraria dan kita juga menyayangkan aparat keamanan diterjunkan berada di wilayah konflik agraria dengan masyarakat yang pada akhirnya terjadi kekerasan,” kata Zidane di Jakarta, Minggu (29/4)
Zidane menegaskan, kekerasan pada masyarakat dalam kasus agraria menandakan kegagalan pemerintah dalam menangani permasalahan. Dia mencatat sejak tahun 2000 tidak kurang dari 850 kasus konflik agraria yang berujung kekerasan dan bahkan diantaranya menelan korban nyawa.
“Saya baru pulang dari Sumsel, memang ada kejadian penangkapan dan pemukulan terhadap masyarakat. Pemerintah sudah punya tim penyelesaian konflik agraria, harusnya itu yang difungsikan. Kita mencatat sejak tahun 2000 tidak kurang 850 konflik hingga korban nyawa. Kebanyakan konflik ini terjadi di Sumatra dan Kalimantan,” ujarnya.
Untuk diketahui, pengadilan negeri Lubuk Linggau, Sumatra Selatan melalui surat No 14/Pdt. 9/2014/PN Lubuk Linggau 14 Nopember 2018, melakukan eksekusi lahan sawit seluas 154 ha.
Lahan sengketa tersebut dimenangkan oleh PT Lonsum. Dengan menerjunkan Ratusan Polisi dari Polres Lubuk Linggau, Birimob dan Kodim, tak terelakkan pada (27/3) terjadi bakupukul dengan masyarakat.
Beberapa orang ditangkat dan ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu keorban penagkapan dan menjadi tersangka bernama Abu Bakar (30) dengan tuntutan membawa senjata tajam.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
