Enny Sri Hartati. (ilustrasi/aktual.com)
Enny Sri Hartati. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com — Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tetap menargetkan pada 2017 nanti dapat terjadi swasembada pangan. Namun banyak pihak yang meragukan target pemerintah itu akan tercapai. Tak hanya itu, beberapa kalangan juga melihat swasembada pangan ini tak otomatis menguntungkan petani kecil. Pengusaha besar yang bergerak di sektor agrikultur salah satunya yang akan diuntungkan.

PT BISI Internasional Tbk (BISI), produsen benih pertanian dan sayur mayur mengaku mendapat keuntungan dengan adanya kebijakan swasembada pangan ini. Sehingga pihaknya pun banyak bermitra dengan petani untuk menjual benih-benihnynya itu.

Menurut Direktur Utama BISI, Jemmy Eka Putra, kinerja di 2015 di tengah adanya fenomena alam el nino tetap berkontribusi positif.

“Hal ini salah satunya, tak lepas dari adanya kebijakan pemerintah untuk swasembada pangan. Kebijakan itu memengaruhi kinerja perusahaan dan arah dari perusahaan ini,” jelas Jemmy di Jakarta, ditulis Rabu (8/6).

Menurutnya, sejauh ini perseroan mengelola 36 juta ha lahan pertanian antara lain, 18,5 juta ha lahan tanaman pangan, seperti jagung, padi, dan kedelai dan juga untuk benih padi. Untuk perkebunan seluas 17,7 juta ha, dan lahan holtikultura seluas 728 ha dengan menghasilkan komoditas cabai.

Namun sayangnya, di tengah melonjaknya harga cabai di bulan Ramdhan dan hingga Lebaran nanti, perseroan malah melakukan ekspor cabai. “Kita ekspor ke China dan India. Itu pun ke India selatan,” jelas dia.

Sebelumnya, ekonom senior dari Indef, Enny Sri Hartati menegaskan, dengan kondisi salah urus pangan saat ini, pemerintah jangan bermimpi untuk swasembada pangan.

“Lupakan swasembada atau kedaulatan pangan. Kalau swasembada pangan ujung tombaknya petani. Sehingga petani harus diuntungkan,” cetus Enny.

Cuma masalahnya, kata dia, petani tidak bergairah. Karena mereka tidak diuntungkan ketika harga pangan tengah melonjak.

“Lonjakan harga yang terjadi itu bukan menguntungkan pihak petani. Mestinya jika pemerintah berencana menciptakan kedaulatan pangan, maka kebijakannya jangan salah urus lagi, harus bersifat subject man,” tegas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka