Jakarta, Aktual.com — Ketua Forum Honorer Kategori 2 (FHK2I) Titi Purwaningsih meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, menepati janji pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Para tenaga honorer seluruh Indonesia itu menagih janji pemerintahan Jokowi hingga melakukan demonstrasi di depan istana negara selama tiga hari lalu.
“Kalau takdir kita sedang berusaha mengubahnya. Kalau miris memang betul, karena tenaga honorer K2 itu sudah mengabdi lama minimal 11 tahun, ini yang perlu dicatat pemerintah, ini ada tata aturan. Kita semua dijanjikan mau jadi PNS, ditambah lagi yang kuat mengikat kita bahwa MenPAN berjanji akan mengangkat honorer K2 bertahap sampai 2019. Ini kita kejar, maka kita lakukan kegiatan (demo) berturut-turut,” ujar Titi dalam diskusi bertajuk “Mengejar Takdir Tenaga Honorer” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/2).
Titi mengungkapkan Menteri Yuddy telah menyatakan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR bersama dengan PGRI, BKN, DPD, dan Kementerian Keuangan. Namun, pada rapat bersama selanjutnya, Kemenpan-RB membatalkan janjinya tersebut karena dua alasan.
“Disini dinyatakan lisan, diungkapkan pada RDP. Namun 20 Januari 2016 dengan sepihak Menpan-RB membatalkan pengangkatan ini dengan alasan tidak ada regulasi dan anggaran. Padahal ada janji 15 September 2015,” ungkap Titi.
Sejak awal DPR mendukung kesepakatan tersebut. Bahkan, kata dia, Menpan-RB sudah berjanji mendukung. Namun, ia heran mengapa selang waktu beberapa lama keputusan itu tiba-tiba berubah.
“Pemerintah kan panutan masyarakat, dan perlu dicatat tanggal 15 September tidak ada tekanan, dan kalau tidak pun tidak ada masalah bagi kita. Tapi sudah dijanjikan, makanya kita turun lagi kemarin,” jelasnya.
Dikarenakan Menpan-RB tidak mampu membuat dua tata aturan, maka tenaga honorer meminta janji tersebut ke presiden.
“Kami tidak akan muluk-muluk artinya kita sudah mengabdi puluhan tahun dengan satu hal yang benar-benar real di lapangan, bukan bualan. Kami ingin keadilan. Kami ingin ketuk hati pemerintah. Jangan sampai negara sendiri jajah orang sendiri. Ketika kesejahteraan kami diabaikan, jangan salahkan kami tuntut ke pemerintah. Karena janji harus ditepati,”
“Kami asset negara. Maka kami minta kebijaksanaan pemerintah, jangan hanya blusukan. Kami bawa-bawa teman-teman seluruh Indonesia ke Jakarta untuk ketuk hati presiden,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
