Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan meminta PT Freeport Indonesia mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan di Papua.
Menurut Luhut, masyarakat Papua memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan rakyat Indonesia pada umumnya. Namun, permasalahannya sarana pendidikan yang ada di Papua masih minim.
Untuk itu, ia mendorong agar PT Freeport Indonesia, yang menjalankan bisnis di Papua, memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat setempat terkait sarana pendidikan. Sebab, ia meyakini dengan adanya pendidikan yang berkualitas maka akan turut memajukan masyarakat Papua.
“Banyak orang Papua yang pintar-pintar. Kenapa Freeport tidak buat boarding school disana? Freeport harusnya bisa buat boarding school di Papua,” ujar Luhut saat rapat kerja dengan Komite I DPD, di gedung DPD, Jakarta, Selasa (9/2).
Luhut menyebut Freeport hanya kerap memberikan keuntungan kepada kepala suku di Papua. Tetapi, dana yang diterima kepala suku tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat Papua.
“(Freeport) Jangan kasih ke kepala suku saja, dia gunakan uangnya buat kawin dan pesta. Orang Papua jangan kritik kita saja, kita juga boleh kritik,” katanya.
Secara makro pihaknya mengetahui keadaan secara langsung di Papua. Dirinya merasa aneh karena Papua yang memiliki dana otonomi khusus mencapai Rp53 triliun sejak 2002 sampai 2015, tidak memiliki kualitas pendidikan yang baik.
“Kalian (Papua) punya dana otsus, tapi tidak bisa bikin sekolah yang bagus. Kita mendorong pendidikan yang berkualitas,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
